Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Masih Dalami Dugaan Kasus Baru di BUMN Sektor Keuangan

Kompas.com - 07/03/2023, 12:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia masih mendalami berkas terkait dugaan kasus korupsi baru yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor keuangan.

Pendalaman itu dilakukan oleh Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung.

"Masih dipelajari ya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana pada Selasa (7/3/2023), saat ditanyakan apakah sudah ada saksi yang diperiksa dalam perkara itu.

Menurut Ketut, sejauh ini belum ada saksi yang diperiksa dalam perkara ini, karena pihaknya masih mendalami berkas yang ada.

Baca juga: Jaksa Agung Umumkan Temuan Kasus Baru di BUMN Sektor Keuangan

Ia memastikan informasi terbaru kepada publik bila sudah ada temuan.

"Belum (ada diperiksa)," ujarnya.

Adapun temuan kasus baru di BUMN itu sebelumnya diungkapkan oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin setelah menerima kunjungan dari Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (6/3/2023) kemarin.

Kasus baru tersebut diduga terjadi di BUMN sektor keuangan. Namun, masih belum dijelaskan secara rinci BUMN yang dimaksudkannya itu.

"Ada satu case satu kasus yang rencananya nanti akan diserahkan kepada kami dan kasus ini memang cukup menarik tapi kami belum bisa menyebutkan dulu kasusnya karena akan kami perdalam dulu sehingga nanti kalau kami sampaiakna kepada temen-temen nanti sudah fix (pasti)," ujar Burhanuddin dalam konferensi pers.

Baca juga: Kejagung Serahkan Aset Rp 3,1 T ke BUMN Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Burhanuddin juga menekankan hal itu masih dalam proses pendalaman.

Menurutnya, kasus itu sedang ditangani oleh Tim Jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Kementerian BUMN.

"Kalau sudah fix kami akan sampaikan ke teman-teman. Kita nggak mau sembarangan, wah ini ada kasus ini, kasus ini, ujung-ujungnya nggak ada," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com