Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/03/2023, 14:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan atau Aher dinilai berpeluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) buat Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Namun demikian, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan, lebih baik Anies menunjuk sosok di luar kader tiga partai yang mendukungnya, baik Demokrat, PKS, maupun Nasdem.

"Jika ingin melebarkan pita dukungan tentu Anies harus mengambil sosok lain daripada AHY maupun Aher agar bisa memperbesar skala dan spektrum politik yang besar," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (6/3/2023).

Baca juga: Nasdem Bantah Ada Pembicaraan Soal Anies-Sandi dalam Pertemuan Surya Paloh-Prabowo

Jika ditilik dari endorse dan saham politik yang terbesar, kata Ari, Demokrat bakal merasa punya modal suara terbesar di antara tiga partai Koalisi Perubahan.

Namun demikian, PKS diyakini enggan sekadar jadi penonton dalam koalisi. Sosok Aher sendiri dinilai mumpuni sebagai pendamping Anies lantaran rekam jejaknya sebagai mantan Gubernur Jawa Barat dua periode.

Jika pada akhirnya Anies memilih AHY jadi pendampingnya, PKS diprediksi bakal patah hati. Pun demikian, seandainya Aher yang ditunjuk jadi calon RI-2 buat Anies, Demokrat kemungkinan besar tak akan terima.

"Memilih sosok lain di luar calon Demokrat dan PKS bisa menjadi penjaga soliditas Koalisi Perubahan. Jika Anies memilih AHY, maka PKS tentu akan patah hati, demikian juga sebaliknya," ujar Ari.

Baca juga: Demokrat Tak Sepakat Dengan Wacana Duet Anies-Sandi untuk Pilpres 2024

Menurut Ari, ada sejumlah nama di luar kader Demokrat, PKS, dan Nasdem yang berpotensi dijodohkan sebagai cawapres Anies, seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, atau mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Sosok Khofifah misalnya, dinilai mampu menarik dukungan dari akar rumput Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang identik dengan warga Nahdliyin. Khfofifah juga representasi pemimpin perempuan yang berpengalaman di birokrasi, pernah menjabat sebagai Menteri Sosial dan kini jadi orang nomor satu di Jatim.

Sementara, Ridwan Kamil menjadi sosok yang potensial menarik suara anak muda, meski menjodohkannya sebagai cawapres Anies mungkin terganjal restu Partai Golkar.

"Dengan Andika Perkasa, sebagai bekas Panglima TNI nama ini sangat potensial untuk menjungkirbalikkan tuduhan intoleransi dan politik identitas terhadap diri Anies," kata Ari.

Lebih lanjut, wacana menduetkan Anies dengan Sandiaga Uno sebagaimana usulan PKS baru-baru ini dinilai mustahil.

Sebabnya, Sandiaga merupakan elite Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto. Gerindra sendiri telah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres.

"Keterpilihan Anies secara mudah dan tanpa kendala di Koalisi Perubahan sebagai capres ternyata tidak diikuti dengan mudah dalam pemilihan cawapres," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Adapun Anies Baswedan dideklarasikan sebagai kandidat capres oleh Partai Nasdem sejak Oktober 2022 lalu. Belakangan, Demokrat dan PKS juga menyatakan dukungan mereka buat mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Soal Anies Bakal Lanjutkan Pembangunan Era Jokowi, Demokrat: Yang Sudah Baik, Dilanjutkan

Sejak awal, Anies diberi keleluasaan untuk menunjuk calon pendampingnya sendiri. Sejumlah nama kandidat cawapres pun sempat berembus.

Demokrat berulang kali mengusulkan nama AHY jadi calon RI-2. Sementara, PKS sempat mengusulka agar Ahmad Heryawan yang jadi cawapres.

Namun, belakangan kedua partai mengaku bakal legawa jika pada akhirnya Anies memilih pendamping di luar kader Demokrat maupun PKS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Kesehatan Jadi Langkah komprehensif Pemerintah Mereformasi Sektor Kesehatan

RUU Kesehatan Jadi Langkah komprehensif Pemerintah Mereformasi Sektor Kesehatan

Nasional
Mayjen Deddy Suryadi, Danjen Kopassus yang Sandang Pangkat Perwira Tinggi Pertama di Angkatannya

Mayjen Deddy Suryadi, Danjen Kopassus yang Sandang Pangkat Perwira Tinggi Pertama di Angkatannya

Nasional
Kementerian KP dan Case Western Reverse University Sepakati Kerja Sama Pengembangan SDM

Kementerian KP dan Case Western Reverse University Sepakati Kerja Sama Pengembangan SDM

Nasional
Bertemu Pasukan Perdamaian di Lebanon, Panglima TNI Upayakan Masa Dinas Tak Lebih 1 Tahun

Bertemu Pasukan Perdamaian di Lebanon, Panglima TNI Upayakan Masa Dinas Tak Lebih 1 Tahun

Nasional
Tim Percepatan Reformasi Hukum Akan Rumuskan Naskah Akademik dan Rancangan Kebijakan untuk Pemerintah Baru

Tim Percepatan Reformasi Hukum Akan Rumuskan Naskah Akademik dan Rancangan Kebijakan untuk Pemerintah Baru

Nasional
Dibentuk Mahfud MD, Ini Susunan Tim Percepatan Reformasi Hukum

Dibentuk Mahfud MD, Ini Susunan Tim Percepatan Reformasi Hukum

Nasional
Usulkan Isu Critical Minerals Dibahas di IPEF, Indonesia Dapat Dukungan Banyak Negara

Usulkan Isu Critical Minerals Dibahas di IPEF, Indonesia Dapat Dukungan Banyak Negara

Nasional
Kesejahteraan Bersama, Titik Temu Kekatolikan dan Keindonesiaan

Kesejahteraan Bersama, Titik Temu Kekatolikan dan Keindonesiaan

Nasional
Tolak Uji Materi Batas Usia Pensiun Jaksa, MK: UU Kejaksaan Tak Berlaku Surut

Tolak Uji Materi Batas Usia Pensiun Jaksa, MK: UU Kejaksaan Tak Berlaku Surut

Nasional
Ganjar Sowan ke Tokoh Agama Banten Embay Mulya Syarief

Ganjar Sowan ke Tokoh Agama Banten Embay Mulya Syarief

Nasional
Saat Ganjar Pranowo Bertemu Polisi Bernama Ganjar...

Saat Ganjar Pranowo Bertemu Polisi Bernama Ganjar...

Nasional
Pilpres Sistem 'Popular Vote' Suburkan Politik Identitas

Pilpres Sistem "Popular Vote" Suburkan Politik Identitas

Nasional
Gugatan Sekretaris MA Hasbi Hasan Lawan KPK Diadili Hakim Kasus Ferdy Sambo

Gugatan Sekretaris MA Hasbi Hasan Lawan KPK Diadili Hakim Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Stafsus Mensesneg: Ada Polemik dan Banyak Pendapat soal Putusan Perpanjangan Masa Jabatan KPK

Stafsus Mensesneg: Ada Polemik dan Banyak Pendapat soal Putusan Perpanjangan Masa Jabatan KPK

Nasional
Ini Alasan Ganjar Rutin Lari Pagi di Berbagai Kota Usai Jadi Bacapres PDI-P

Ini Alasan Ganjar Rutin Lari Pagi di Berbagai Kota Usai Jadi Bacapres PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com