Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut Anies Pasti Lanjutkan IKN demi Dapat Tiket Pilpres 2024

Kompas.com - 06/03/2023, 11:43 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan bahwa Koalisi Perubahan yang diisi oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS pasti ingin memastikan agar Anies Baswedan mendapat tiket untuk maju di Pilpres 2024.

Sehingga, kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pasti dinarasikan oleh Anies jika dirinya terpilih menjadi presiden.

Baca juga: Soal Lanjutkan IKN atau Tidak, Anies: Siapa Pun Harus Laksanakan Undang-undang

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memastikan Anies pasti akan melanjutkan pembangunan IKN.

"Dalam konteks pra-pilpres ini, Koalisi Perubahan Indonesia (KPI) perlu memastikan tiket agar pencapresan Anies tak terganggu oleh hal-hal apa pun. Sehingga narasi keberlanjutan dalam konteks IKN menjadi lebih utama ketimbang menolaknya," ujar Agung saat dimintai konfirmasi, Senin (6/3/2023).

Selain itu, Agung menjelaskan, restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pasti diperlukan Anies untuk maju sebagai Capres 2024.

Apabila Anies mendapat restu, maka pendukung Jokowi bisa saja melihat Anies sebagai alternatif pilihan mereka di tengah kompetisi elektoral yang begitu kompetitif.

Hanya saja, apabila Anies dinarasikan akan melanjutkan IKN, maka elektabilitasnya kemungkinan akan menurun.

"Ketika narasi continuity menjadi prioritas ketimbang agenda perubahan, mesti akan menimbulkan ekses termasuk elektabilitas," tuturnya.

Baca juga: Prabowo-Surya Paloh Bertemu, PKB Ingatkan Tak Perlu Ada Persaingan Keras di Pemilu 2024


Agung menjelaskan, hal tersebut merupakan risiko, mengingat Nasdem masih berada di dalam pemerintahan.

Dia menilai Nasdem harus memastikan mereka tidak kena reshuffle atau perombakan kabinet oleh Jokowi hingga akhir kepemimpinannya.

"Artinya pilihan ini menjadi realistis secara politik karena dua hal, soal kepastian tiket pilpres untuk Anies dan menghindari agenda reshuffle. Dan di tahap ini Nasdem punya peranan penting sebagai motor Koalisi Perubahan," jelas Agung.

Maka dari itu, kata Agung, PKS dan Demokrat selaku mitra koalisi Nasdem harus memahami posisi Nasdem ini, sehingga narasi keberlanjutan IKN perlu bergulir.

Di sisi lain, Agung mendorong pemerintah juga tidak menghalang-halangi Koalisi Perubahan yang ingin mengusung Anies sebagai Capres 2024.

"Setidaknya agar Demokrat dan PKS juga bisa memahami dan memberikan ruang yang lebih luas pada pemerintah saat ini untuk bekerja di sisa pemerintahan," katanya.

Baca juga: Janji Anies Lanjutkan Program Jokowi: Diragukan PDI-P, Didukung Surya Paloh

"Dan di saat yang sama, pemerintah juga memberi ruang kepada Koalisi Perubahan untuk terlibat Pilpres 2024 secara maksimal," imbuh Agung.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com