Dua Perintah Jokowi Setelah Depo Pertamina Plumpang Kebakaran

Hal tersebut penting dilakukan karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat.

"Harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu," tutur Jokowi.

Baca juga: Pertamina Disebut Abai, Tak Indahkan Perintah JK di 2009 untuk Relokasi Warga Sekitar Depo Plumpang

Pertamina lakukan evaluasi

Menanggapi perintah Presiden Jokowi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan berkoordinasi ke pihak-pihak terkait.

"Kami akan segera evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi terbaik," tuturnya dalam keterangan resmi pada Minggu.

Nicke menuturkan, saat ini Pertamina memprioritaskan bantuan untuk para korban dan keluarga yang terdampak.

"Komitmen Pertamina bahwa biaya pengobatan, santunan, dan bantuan yang dibutuhkan warga terdampak akan ditanggung oleh Pertamina," katanya.

Sementara itu, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Pertamina agar memiliki pola mitigasi bencana untuk depo-depo di daerah padat penduduk.

Berkaca pada kejadian di kawasan TBBM Plumpang, evakuasi menjadi sulit karena lokasinya dekat dengan permukiman warga.

Baca juga: TNI AL Siagakan KRI Banda Aceh-593 untuk Tampung Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

"Seharusnya Pertamina memiliki pola mitigasi bencana untuk depo dan pipa di daerah padat penduduk seperti ini. Sekarang korban berjatuhan dan pemadaman juga terkendala pemukiman penduduk yang padat,” ujar Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno dalam keterangannya, Minggu.

Eddy juga meminta Pertamina segera melakukan audit keselamatan terhadap depo, pipa, dan kilang yang berada dekat dengan permukiman padat penduduk.

“Lakukan mitigasi bencana yang tepat dan terukur agar kebakaran bisa dicegah tidak meluas ke penduduk. Kejadian di Plumpang ini harus jadi yang terakhir," kata Eddy.