Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Soal Ajakan Tolak Bayar Pajak, Said Abdullah Minta Masyarakat Tidak Terbuai dengan “Pak Ogah” dan “Pak Raden

Kompas.com - 05/03/2023, 13:03 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah mengajak semua pihak prihatin dan khawatir dengan ajakan menolak membayar pajak.

“Kita patut khawatir bila aksi ini membesar dan tidak boleh membesar. Sebab, amat membahayakan kelangsungan penyelenggaraan negara dan pembangunan,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (4/3/2023).

Ajakan itu muncul atas respons dari kasus penganiayaan Mario Dandy, anak pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) beberapa waktu lalu.

Kasus itu mendapat perhatian besar dan membuat publik dunia maya geram. Terlebih, pihak Kepolisian Resor Jakarta Selatan (Polres Jaksel) saat itu tidak bergerak cepat dalam menangani kasus tersebut.

Baca juga: Pemilik Rubicon Mario Ternyata Tenaga Honorer Mabes Polri yang Masih Terima BLT, Kok Bisa?

“Muncul kesan poco-poco. Keadaan ini memicu netizen rame-rame posting melakukan pembelaan terhadap David yang menjadi korban kekerasan Mario,” katanya.

Hendak mencarikan keadilan bagi David, warganet lantas menjadi “detektif” dengan menginvestigasi berbagai kekayaan dan aksi pamer harta keluarga RAT.

Aksi tersebut semakin berkembang di media sosial. Warganet semakin menemukan banyak aksi pamer harta yang dilakukan para pejabat di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Namun, kata Said, aksi tersebut menjadi mengkhawatirkan ketika beberapa pihak mulai melemparkan pernyataan untuk menolak membayar pajak.

“Negara bisa runyam bila pendapatan pajak drop karena aksi tolak bayar pajak,” ungkap Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Baca juga: Paman Sebut Tak Ada Bukti Chat D Lakukan Pelecehan Seksual kepada Kekasih Mario Dandy

Said menjelaskan, penerimaan pajak dan cukai pada 2019 menyumbang 77 persen dari total pendapatan negara.

“Pada masa pandemi Covid-19 pada 2020, pajak dan bea cukai masih menyumbang 78 persen pendapatan negara dan pada 2021 mencapai 77 persen,” jelasnya.

Dia menjelaskan, pada 2021, penerimaan pajak tembus 115,6 persen dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 106,3 persen. Dengan begitu, pajak dan cukai menyumbang 100,3 persen dari total pendapatan negara.

Said pun meminta semua pihak menghentikan semua pernyataan menolak membayar pajak.
“Apakah sanggup jika maling berkeliaran, rampok berkeliaran, lalu polisi ogah menangkapnya karena tiada ongkos penyelenggaraan ketertiban sosial?” katanya.

Baca juga: Terlibat Penganiayaan D, AG Pacar Mario Mengundurkan Diri dari Sekolah

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merespons kasus Mario Dandy dan keluarga RAT yang bergeser menjadi urusan publik.

Dia mencopot RAT dan meminta klub motor gede (moge) di Ditjen Pajak dibubarkan. Dia juga memberikan hukuman kepada ratusan pelaku fraud di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com