Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kerusuhan di Wamena, Front Mahasiswa Papua Kecewa Tak Bisa Temui Ketua Komnas HAM

Kompas.com - 03/03/2023, 18:14 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Front Mahasiswa Papua Rudy Kogoya merasa kecewa lantaran Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro tak menemui demonstran yang melakukan aksi di depan Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).

Mereka diterima oleh Komisioner Komnas HAM, namun yang menerima adalah Komisioner bidang Pengaduan Hari Kurniawan.

Itupun yang diterima hanya perwakilan di gedung Komnas HAM.

"Ya kecewa, sebenarnya kalau di dalam struktur organisasi, ketua itu paling tinggi. Kami berharap Ketua Komnas HAM RI harusnya ada supaya dia menyampaikan pendapatnnya secara kelembagaan," ucap Rudy.

Baca juga: Komnas HAM Kesulitan Investigasi Kerusuhan Wamena karena Internet Mati

Menurut dia, kehadiran Atnike diperlukan untuk meyakinkan masa aksi bahwa Komnas HAM bersungguh-sungguh menjalankan laporan kekerasan di tanah Papua.

Ia juga hendak menanyakan langsung apakah ada langkah di luar hukum yang bisa dilakukan Komnas HAM untuk menghentikan kekerasan di Papua.

Namun pertanyaan itu dia batalkan, lantaran Atnike sebagai Ketua Komisioner Komnas HAM tak menemui mereka.

Baca juga: Selidiki Kerusuhan di Wamena yang Tewaskan 12 Orang, TNI Bentuk Tim Investigasi

"Kami sebenarnya mau bertanya kepada Komnas HAM, apakah ada langkah di luar hukum, advokasi ke pengadilan internasional apakah ada langkah seperti itu atau ada? Karena ketua tidak ada jadi batal ditanyakan," ujar dia.

Alasan Atnike tak hadir menemui masa aksi disebut masih dalam perjalanan menuju kantor Komnas HAM.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan saat menerima perwakilan demonstran.

Adapun aksi demonstrasi tersebut, kata Rudy, untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam peristiwa Wamena 23 Februari 2023.

"Kami juga follow up peristiwa yang sebelumnya kami laporkan yaitu laporan atas penyiksaan dilakukan TNI di Puncak, dan juga follow up kasus Dogiyai pembunuhan di luar hukum dilakukan di Dogiyai," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com