Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Disebut Bisa Jadi Menpora, Demokrat: Kami di Luar Pemerintahan sampai 2024

Kompas.com - 02/03/2023, 16:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Partai Demokrat menyatakan tidak pernah berpikir untuk menempatkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Zainudin Amali.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, partainya konsisten untuk tetap berada di luar pemerintahan hingga 2024.

"Tidak ada sama sekali dalam pemikiran kami karena Demokrat jelas, kami di luar pemerintahan sampai 2024," kata Herzaky di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: Soal Kursi Kosong Menpora, Pengamat: Bisa Jadi Diberikan ke AHY

Herzaky mengatakan, partainya baru akan berada di dalam pemerintahan pada periode 2024-2029. Sebab, dia yakin bahwa calon presiden dan wakil presiden yang diusung Demokrat akan menang Pemilu 2024.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo memprediksi posisi Menpora yang bakal ditinggalkan Amali besar kemungkinan akan diisi oleh AHY.

Prediksi tersebut, menurut dia, bisa terjadi jika Jokowi tidak memilih kader Golkar, partai asal Zainudin, yang mengisi kursi Menpora.

“Tapi posisi Menpora rasanya tetap dalam posisi Golkar. Atau saya menduga-duga ada kemungkinan juga, ini saya masih menggantung isu-isu sebelumnya, isu Menpora pernah ditawarkan Partai Demokrat sama Mas AHY,” ujar Ari dalam diskusi publik bertajuk "Maret: Bulan Reshuffle dan Koalisi Menuju Laga Pilpres” di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Baca juga: AHY Disebut-sebut Dapat Kursi Menpora, Golkar: Terserah Presiden Jokowi

Dugaan tawaran kursi Menpora kepada AHY itu dilontarkan Ari lantaran Demokrat saat ini belum melakukan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dalam forum resmi.

Belum adanya deklarasi tersebut juga mengesankan posisi Demokrat di Koalisi Perubahan yang "menggantung". Kondisi ini membuat peluang AHY mengisi kursi Menpora semakin terlihat.

“Jadi ada kemungkinin posisi Menpora terisi Golkar, tetapi juga ada terbuka kemungkinan, karena memang posisi Demokrat menentukan posisi jadi tidaknya Koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu apa betul terjadi. Jadi posisi Menpora bisa jadi diberikan Demokrat,” ujar dia.

“Akan jadi menarik, misalnya nanti reshuffle terhadap Menpora, kemudian bukan ditempati oleh posisi Golkar, tetapi kemudian akan dilepaskan oleh AHY,” ucapnya.

Akan tetapi, pada hari ini, Kamis 2 Maret, AHY telah mengumumkan secara resmi bahwa Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

AHY menyatakan, keputusan mendukung Anies ditetapkan melalui rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) yang memilki wewenang dalam menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh Demokrat.

"Dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadu malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau, Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama, ni memeberikan kekuatan hukum pada deklarasi Partai Demokrat yang sebelumnya sudah disampaikan," kata AHY, Kamis.

Baca juga: Jokowi: Belum Ada Surat Pengunduran Diri dari Pak Menpora

AHY menuturkan, dengan adanya dukungan resmi dari Partai Demokrat, maka gabungan partai politik yang mendukung Anies sudah lengkap.

Ia melanjutkan, deklarasi ini juga menegaskan sikap Demokrat untuk tetap bersama dengan Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain Demokrat, Partai Nasdem dan PKS sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies.

"Demokrat akan tetap berada dalam garis perubahan dan perbaikan. Kami meyakini bahwa pemilu 2024 nanti semangat perubahan dan perbaikan ini juga semakin besar," ujar AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com