Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Disebut Bisa Jadi Menpora, Demokrat: Kami di Luar Pemerintahan sampai 2024

Kompas.com - 02/03/2023, 16:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com -  Partai Demokrat menyatakan tidak pernah berpikir untuk menempatkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Zainudin Amali.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, partainya konsisten untuk tetap berada di luar pemerintahan hingga 2024.

"Tidak ada sama sekali dalam pemikiran kami karena Demokrat jelas, kami di luar pemerintahan sampai 2024," kata Herzaky di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: Soal Kursi Kosong Menpora, Pengamat: Bisa Jadi Diberikan ke AHY

Herzaky mengatakan, partainya baru akan berada di dalam pemerintahan pada periode 2024-2029. Sebab, dia yakin bahwa calon presiden dan wakil presiden yang diusung Demokrat akan menang Pemilu 2024.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo memprediksi posisi Menpora yang bakal ditinggalkan Amali besar kemungkinan akan diisi oleh AHY.

Prediksi tersebut, menurut dia, bisa terjadi jika Jokowi tidak memilih kader Golkar, partai asal Zainudin, yang mengisi kursi Menpora.

“Tapi posisi Menpora rasanya tetap dalam posisi Golkar. Atau saya menduga-duga ada kemungkinan juga, ini saya masih menggantung isu-isu sebelumnya, isu Menpora pernah ditawarkan Partai Demokrat sama Mas AHY,” ujar Ari dalam diskusi publik bertajuk "Maret: Bulan Reshuffle dan Koalisi Menuju Laga Pilpres” di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Baca juga: AHY Disebut-sebut Dapat Kursi Menpora, Golkar: Terserah Presiden Jokowi

Dugaan tawaran kursi Menpora kepada AHY itu dilontarkan Ari lantaran Demokrat saat ini belum melakukan deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) dalam forum resmi.

Belum adanya deklarasi tersebut juga mengesankan posisi Demokrat di Koalisi Perubahan yang "menggantung". Kondisi ini membuat peluang AHY mengisi kursi Menpora semakin terlihat.

“Jadi ada kemungkinin posisi Menpora terisi Golkar, tetapi juga ada terbuka kemungkinan, karena memang posisi Demokrat menentukan posisi jadi tidaknya Koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu apa betul terjadi. Jadi posisi Menpora bisa jadi diberikan Demokrat,” ujar dia.

“Akan jadi menarik, misalnya nanti reshuffle terhadap Menpora, kemudian bukan ditempati oleh posisi Golkar, tetapi kemudian akan dilepaskan oleh AHY,” ucapnya.

Akan tetapi, pada hari ini, Kamis 2 Maret, AHY telah mengumumkan secara resmi bahwa Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

AHY menyatakan, keputusan mendukung Anies ditetapkan melalui rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) yang memilki wewenang dalam menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh Demokrat.

"Dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadu malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau, Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama, ni memeberikan kekuatan hukum pada deklarasi Partai Demokrat yang sebelumnya sudah disampaikan," kata AHY, Kamis.

Baca juga: Jokowi: Belum Ada Surat Pengunduran Diri dari Pak Menpora

AHY menuturkan, dengan adanya dukungan resmi dari Partai Demokrat, maka gabungan partai politik yang mendukung Anies sudah lengkap.

Ia melanjutkan, deklarasi ini juga menegaskan sikap Demokrat untuk tetap bersama dengan Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain Demokrat, Partai Nasdem dan PKS sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies.

"Demokrat akan tetap berada dalam garis perubahan dan perbaikan. Kami meyakini bahwa pemilu 2024 nanti semangat perubahan dan perbaikan ini juga semakin besar," ujar AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Nasional
Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Nasional
Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
BNPT Siapkan Pengamanan Kegiatan World Water Forum Ke-10

BNPT Siapkan Pengamanan Kegiatan World Water Forum Ke-10

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com