Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamusi PDI-P Duga Ada Pihak yang Penggal Video Megawati soal Ibu-ibu Pengajian

Kompas.com - 24/02/2023, 14:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDI-P Faozan Anwar menduga ada pihak yang memenggal video Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang berpidato tentang stunting dalam acara Kick Off Pancasila Dalam Tindakan dengan tema "Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting".

Akibatnya, video yang beredar ke publik lantas disalahartikan bahwa Megawati menyinggung ibu-ibu pengajian.

"Padahal, jika kita mendengarkan ceramah Presiden ke-5 tersebut dengan lengkap, maka akan diperoleh pemahaman yang utuh tentang pentingnya menyiapkan anak-anak yang sehat jasmani dan rohani untuk masa depan bangsa," kata Faozan dalam keterangan yang diterima, Jumat (24/2/2023).

Faozan lantas mengaku juga hadir dalam acara tersebut dan mendengarkan lengkap pidato Megawati.

Baca juga: Dilaporkan ke Komnas Perempuan, PDI-P Sebut Megawati Juga Ikut Pengajian

Menurutnya, apa yang disampaikan Megawati sejalan dengan ajaran Al Quran.

Ia mengatakan, apa yang disampaikan Megawati sejalan dengan QS. An Nisa:9.

"Hal ini sejalan dengan ajaran Al Quran yang melarang kepada umat manusia meninggalkan generasi yang lemah (QS. An Nisa:9)," ujar Faozan.

Dalam pandangannya, Megawati juga sama sekali tidak melarang pengajian.

Baca juga: Megawati Beri Pengarahan ke Kader Perempuan PDI-P secara Tertutup

Faozan mengatakan, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu juga ikut pengajian.

"Tapi (dalam pidatonya) mengajak ibu-ibu agar lebih peduli terhadap anak-anaknya jangan sampai mengalami stunting. Sebab, ibu adalah tiangnya negara. Kalau tiangnya hancur maka negara akan hancur," kata Faozan.

Di sisi lain, Faozan menilai Megawati tak hanya berpikir bagaimana menyiapkan anak-anak yang sehat dan bebas dari stunting.

Namun, dalam pidatonya, Megawati juga ingin para kader PDI-P bertindak nyata membantu keluarga Indonesia terbebas dari stunting.

Megawati, kata Faozan, meminta para kader PDI-P di bidang eksekutif maupun legislatif untuk bekerja mencegah stunting.

Baca juga: Megawati Diadukan ke Komnas Perempuan Soal Ibu-ibu Pengajian, FX Rudy: Tidak Ada Maksud Melecehkan

Diberitakan sebelumnya, Megawati tengah menjadi sorotan publik lantaran disebut-sebut menyinggung ibu-ibu pengajian.

Hal tersebut bermula dari pidato Megawati dalam acara Kick Off Pancasila Dalam Tindakan dengan tema "Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting" beberapa waktu lalu.

Buntut hal tersebut, koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati Soekarnoputri ke Komnas Perempuan RI.

Laporan tersebut dikirimkan oleh Pegiat HAM Yogyakarta melalui Kantor Pos Besar Kota Yogyakarta pada Rabu (22/2/2023).

"Kami perwakilan dari Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan secara resmi Dewan Pengarah BRIN dan BPIP Ibu Megawati ke Komas Perempuan RI," kata Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu di Kantor Pos Besar, Kota Yogyakarta, Rabu.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Teratas di Litbang Kompas, PDI-P: Urusan Capres Sepenuhnya Kewenangan Megawati

Ia mengatakan, pelapor kali ini memang laki-laki semuanya. Tetapi, pihaknya telah menerima training dan pelatihan GEDSI (Gender Equality, Diability and Social Inclusion) dari aktivis senior perempuan di Indonesia.

Wahyu mengatakan, pada 16 Februari lalu, Megawati dinilai telah melakukan pelabelan negatif terhadap ibu-ibu yang mengikuti pengajian, dan dianggap tidak dapat mengatur rumah tangga dan menelantarkan anak.

"Kami tidak mau ikut melabeli, menghakimi, kami menduga pernyataan itu bentuk ketidakadilan gender," ujarnya.

Ia mengungkapkan, tidak ada satu pun institusi baik itu di level dinas kabupaten atau kota hingga kementerian, atau BRIN, serta BPIP yang menyampaikan data ibu-ibu pengajian tak mampu memanajemen rumah tangga hingga menelantarkan anak.

Baca juga: Megawati Dilaporkan ke Komnas Perempuan soal Ibu-ibu Pengajian, FX Rudy: Tak Ada Kesan Melecehkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com