Bamusi PDI-P Duga Ada Pihak yang Penggal Video Megawati soal Ibu-ibu Pengajian

Akibatnya, video yang beredar ke publik lantas disalahartikan bahwa Megawati menyinggung ibu-ibu pengajian.

"Padahal, jika kita mendengarkan ceramah Presiden ke-5 tersebut dengan lengkap, maka akan diperoleh pemahaman yang utuh tentang pentingnya menyiapkan anak-anak yang sehat jasmani dan rohani untuk masa depan bangsa," kata Faozan dalam keterangan yang diterima, Jumat (24/2/2023).

Faozan lantas mengaku juga hadir dalam acara tersebut dan mendengarkan lengkap pidato Megawati.

Menurutnya, apa yang disampaikan Megawati sejalan dengan ajaran Al Quran.

Ia mengatakan, apa yang disampaikan Megawati sejalan dengan QS. An Nisa:9.

"Hal ini sejalan dengan ajaran Al Quran yang melarang kepada umat manusia meninggalkan generasi yang lemah (QS. An Nisa:9)," ujar Faozan.

Dalam pandangannya, Megawati juga sama sekali tidak melarang pengajian.

Faozan mengatakan, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu juga ikut pengajian.

"Tapi (dalam pidatonya) mengajak ibu-ibu agar lebih peduli terhadap anak-anaknya jangan sampai mengalami stunting. Sebab, ibu adalah tiangnya negara. Kalau tiangnya hancur maka negara akan hancur," kata Faozan.

Di sisi lain, Faozan menilai Megawati tak hanya berpikir bagaimana menyiapkan anak-anak yang sehat dan bebas dari stunting.

Namun, dalam pidatonya, Megawati juga ingin para kader PDI-P bertindak nyata membantu keluarga Indonesia terbebas dari stunting.

Megawati, kata Faozan, meminta para kader PDI-P di bidang eksekutif maupun legislatif untuk bekerja mencegah stunting.

Diberitakan sebelumnya, Megawati tengah menjadi sorotan publik lantaran disebut-sebut menyinggung ibu-ibu pengajian.

Hal tersebut bermula dari pidato Megawati dalam acara Kick Off Pancasila Dalam Tindakan dengan tema "Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting" beberapa waktu lalu.

Buntut hal tersebut, koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati Soekarnoputri ke Komnas Perempuan RI.

"Kami perwakilan dari Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan secara resmi Dewan Pengarah BRIN dan BPIP Ibu Megawati ke Komas Perempuan RI," kata Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu di Kantor Pos Besar, Kota Yogyakarta, Rabu.

Ia mengatakan, pelapor kali ini memang laki-laki semuanya. Tetapi, pihaknya telah menerima training dan pelatihan GEDSI (Gender Equality, Diability and Social Inclusion) dari aktivis senior perempuan di Indonesia.

Wahyu mengatakan, pada 16 Februari lalu, Megawati dinilai telah melakukan pelabelan negatif terhadap ibu-ibu yang mengikuti pengajian, dan dianggap tidak dapat mengatur rumah tangga dan menelantarkan anak.

"Kami tidak mau ikut melabeli, menghakimi, kami menduga pernyataan itu bentuk ketidakadilan gender," ujarnya.

Ia mengungkapkan, tidak ada satu pun institusi baik itu di level dinas kabupaten atau kota hingga kementerian, atau BRIN, serta BPIP yang menyampaikan data ibu-ibu pengajian tak mampu memanajemen rumah tangga hingga menelantarkan anak.