Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas PKB di Peringkat ke Enam, Muhaimin: Jadi Pecut Kejar Kekurangan

Kompas.com - 21/02/2023, 15:48 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengomentari hasil survei Litbang Kompas Januari 2023.

Dalam jajak pendapat itu, elektabilitas PKB berada di peringkat ke enam dengan angka 6,1 persen.

“Ya terima kasih, moga-moga ini kita jadikan pecut untuk mengejar berbagai kekurangan,” tutur Muhaimin di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Namun, ia menyatakan bahwa hasil survei selalu berbeda-beda.

Baca juga: Ditanya soal Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Muhaimin: Menunggu Kartu Lawan

Ia mengklaim hasil survei di berbagai lembaga lain kerap menempatkan PKB berada di posisi kedua atau ketiga.

Tetapi, Muhaimin ingin hasil elektabilitas itu jadi pemicu para kader PKB untuk semakin optimal bekerja memenangkan Pemilu 2024.

“Memotivasi PKB, supaya lebih kerja lagi,” tutur dia.

Baca juga: Berharap Muhaimin Capres, PKB: Wakilnya Mau Pak Prabowo Boleh, Anies Boleh...

Di sisi lain, ia menyatakan tak ingin buru-buru mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bersama rekan koalisinya, yaitu, Partai Gerindra.

Dalam pandangannya, saat ini Koalisi Gerindra-PKB masih menunggu koalisi lain mengumumkan pasangan calon (paslon) yang bakal diusung.

“Ibarat kompetisi, saling mengintai kompetitor. Saling melihat. Jadi semua pada tidak buka kartu. Sebab kalau kartu yang keluar beda, kita keluarin kartu beda,” imbuh dia.

Adapun jajak pendapat Litbang Kompas menunjukan elektabilitas parpol tertinggi diraih oleh PDI-P dengan raihan 22,9 persen.

Disusul oleh Partai Gerindra yang memperoleh elektabilitas 14,3 persen, dan Partai Golkar yang mendapatkan tingkat elektoral 9 persen.

Posisi keempat diduduki oleh Partai Demokrat dengan elektabilitas 8,7 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com