Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Tak Mau Lagi Masuk Jadi "Pasien" IMF

Kompas.com - 17/02/2023, 21:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia tidak ingin kembali menjadi 'pasien' dari Dana Moneter Internasional (IMF). Presiden pun menyebutkan, saat ini sudah ada 47 negara yang menjadi 'pasien' IMF.

Presiden mengatakan, jumlah itu meningkat dibandingkan pada 2022, yang mana baru ada 16 negara.

"Tadi Bapak Ketua Umum (PPP) sudah menyampaikan bahwa yang masuk pasien IMF itu 16 negara. Itu tahun kemarin, Bapak Ketua. Saya baru saja mendapatkan informasi, yang terakhir yang masuk menjadi pasien IMF itu sudah 47 negara," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada puncak harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di ICE BSD, Tangerang pada Jumat (17/2/2023) sebagaimana dipantau dari siaran YouTube Kompas TV.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, IMF Sebut 70 Negara Diprediksi Resesi Tahun Ini

Jokowi melanjutkan, Indonesia pun pernah menjadi 'pasien' IMF saat mengalami krisis ekonomi pada 1997-1998. Sehingga, dia berpesan agar situasi ekonomi saat ini benar-benar dijaga agar kejadian serupa tidak terulang.

"Jangan sampai situasi ekonomi yang baik terganggu gara-gara perhelatan pemilu tahun depan, pilkada tahun depan. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Kita tidak mau masuk lagi menjadi pasien IMF," tegasnya.

Presiden lantas menjelaskan, perekonomian Indonesia sudah tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2022.

Besaran pertumbuhan itu mencatatkan Indonesia dalam dua besar pertumbuhan ekonomi teratas di kalangan negara-negara G20.

"Yang dulunya kita kalah dengan China, kalah dengan negara-negara Korea, Jepang, sekarang ini kita lebih baik dari mereka, lebih baik dari Tiongkok, lebih baik dari Amerika, lebih baik dari Uni Eropa. Ini yang patut kita syukuri," ungkap Jokowi.

Baca juga: Sebut 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF, Jokowi: Badainya Sudah Datang

Oleh karenanya, Kepala Negara berpesan agar semua pihak menjaga kondusifitas, stabilitas politik dan keamanan. Tujuannya supaya kehidupan masyarakat juga tidak terganggu oleh dampak perhelatan Pemilu 2024.

"Jadi saya wanti-wanti kepada kita semua, agar kita terus menjaga kondusifitas, keamanan dan stabilitas politik agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terganggu," tutur Jokowi.

"Sehingga kehidupan rakyat juga tidak terganggu karena perhelatan politik yang ingin kita lakukan di 2024," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com