Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Tak Mau Lagi Masuk Jadi "Pasien" IMF

Kompas.com - 17/02/2023, 21:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia tidak ingin kembali menjadi 'pasien' dari Dana Moneter Internasional (IMF). Presiden pun menyebutkan, saat ini sudah ada 47 negara yang menjadi 'pasien' IMF.

Presiden mengatakan, jumlah itu meningkat dibandingkan pada 2022, yang mana baru ada 16 negara.

"Tadi Bapak Ketua Umum (PPP) sudah menyampaikan bahwa yang masuk pasien IMF itu 16 negara. Itu tahun kemarin, Bapak Ketua. Saya baru saja mendapatkan informasi, yang terakhir yang masuk menjadi pasien IMF itu sudah 47 negara," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada puncak harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di ICE BSD, Tangerang pada Jumat (17/2/2023) sebagaimana dipantau dari siaran YouTube Kompas TV.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, IMF Sebut 70 Negara Diprediksi Resesi Tahun Ini

Jokowi melanjutkan, Indonesia pun pernah menjadi 'pasien' IMF saat mengalami krisis ekonomi pada 1997-1998. Sehingga, dia berpesan agar situasi ekonomi saat ini benar-benar dijaga agar kejadian serupa tidak terulang.

"Jangan sampai situasi ekonomi yang baik terganggu gara-gara perhelatan pemilu tahun depan, pilkada tahun depan. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Kita tidak mau masuk lagi menjadi pasien IMF," tegasnya.

Presiden lantas menjelaskan, perekonomian Indonesia sudah tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2022.

Besaran pertumbuhan itu mencatatkan Indonesia dalam dua besar pertumbuhan ekonomi teratas di kalangan negara-negara G20.

"Yang dulunya kita kalah dengan China, kalah dengan negara-negara Korea, Jepang, sekarang ini kita lebih baik dari mereka, lebih baik dari Tiongkok, lebih baik dari Amerika, lebih baik dari Uni Eropa. Ini yang patut kita syukuri," ungkap Jokowi.

Baca juga: Sebut 28 Negara Antre Jadi Pasien IMF, Jokowi: Badainya Sudah Datang

Oleh karenanya, Kepala Negara berpesan agar semua pihak menjaga kondusifitas, stabilitas politik dan keamanan. Tujuannya supaya kehidupan masyarakat juga tidak terganggu oleh dampak perhelatan Pemilu 2024.

"Jadi saya wanti-wanti kepada kita semua, agar kita terus menjaga kondusifitas, keamanan dan stabilitas politik agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terganggu," tutur Jokowi.

"Sehingga kehidupan rakyat juga tidak terganggu karena perhelatan politik yang ingin kita lakukan di 2024," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com