Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evaluasi Organisasi TNI AD: 96 Jabatan Perwira Tinggi Akan Turun Pangkat, 25 Jabatan Dihapus

Kompas.com - 16/02/2023, 14:55 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat (AD) berencana mengevaluasi organisasi. Kepala Dinas Penerangan AD Brigjen Hamim Thohari mengatakan, hal itu dilakukan untuk efisiensi kinerja.

Dalam paparan rapat pimpinan (rapim) TNI AD, Jumat (13/2/2023), disebutkan akan ada 121 jabatan perwira tinggi (pati) yang direstrukturisasi.

Dengan rincian, 96 jabatan akan turun pangkat dan 25 jabatan dihapus.

"Kami perlu menguatkan salah satu fungsi utama angkatan darat yang sekarang, yaitu pembinaan teritorial (binter)," kata Hamim saat ditemui di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Menhan Prabowo Pastikan Setiap Provinsi Akan Punya Kodam, Termasuk 4 DOB Papua

"Sehingga terkait dengan efisiensi organisasi ini, pimpinan TNI AD berpikir bahwa ada beberapa jabatan yang selama ini dipegang pati bintang tiga diturunkan menjadi pati bintang dua. Termasuk juga pati bintang dua, mungkin nanti ada yang turun jadi bintang satu," ujar Hamim.

Hal itu juga tidak menutup kemungkinan jabatan yang selama ini dipimpin bintang satu diturunkan menjadi kolonel.

Namun, Hamim mengatakan, penurunan jabatan itu tidak dilakukan di tengah jalan.

Sebagai contoh, jabatan Kepala Rumah Sakit Pusat AD (RSPAD) Gatot Soebroto saat ini dijabat Letjen A Budi Sulistya yang merupakan bintang tiga.

Jika rencana restrukturisasi itu disetujui, jabatan Kepala RSPAD selanjutnya dipimpin oleh bintang dua (mayjen).

Baca juga: Setiap Provinsi Bakal Ada Kodam, Kenali 15 Kodam TNI AD yang Sudah Ada

"Contoh Kepala RSPAD sekarang bintang tiga. Terus, apakah nanti pangkatnya diturunkan jadi bintang dua? Tidak begitu. Artinya, dibiarkan ini sampai beliau selesai. Kemudian, untuk pejabat barunya nanti kalau memang ini disetujui maka pejabat berikutnya bintang dua," kata Hamim.

Hamim mengungkapkan, usulan restrukturisasi organisasi TNI AD ini masih sampai di tingkat Mabes TNI.

"Mabes TNI nanti menindaklanjuti ke Kementerian Pertahanan. Kemudian, nanti tentu ada pertimbangan di Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB. Tentu nanti masih akan digodok pemerintah. Jadi ini pasti proses yang akan memerlukan waktu untuk merealisasikannya," kata Hamim.

Sementara itu, 25 jabatan yang akan dihapus antara lain di tingkat asisten dan wakil asisten.

Di sisi lain, TNI AD juga sedang menggodok rencana bahwa setiap provinsi di Indonesia akan memiliki Markas Komando Daerah Militer (Kodam).

"Keseluruhan jumlahnya kurang lebih 121 (jabatan). Dari 121 itu, nanti 66 akan diarahkan untuk mengisi jabatan di Kodam yang baru kalau misalkan nanti usulan pembentukan Kodam yang baru disetujui oleh pemerintah," ujar Hamim.

Baca juga: Masih Dibuka Rekrutmen TNI AD, TNI AU, dan Polri 2023, Cek Jadwalnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com