Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Tak Hanya Prabowo yang Ingin Khofifah Jadi Cawapres

Kompas.com - 16/02/2023, 14:24 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan ada banyak pihak yang ingin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Ia pun mengakui dukungan itu disampaikan sejumlah kader PPP di Jawa Timur.

“Khofifah termasuk sosok yang dekat dengan akar rumput konstituen PPP. Tentu kita lihat perkembangannya seperti apa,” ujar Arsul ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Ditanya soal Pertemuan dengan Prabowo, Khofifah: Silaturahmi Saja

Khofifah mulai diminati oleh sejumlah partai politik (parpol). Terbaru, Khofifah ditemui oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Surabaya, Senin (13/2/2023).

Namun, Arsul yakin bahwa Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu tengah diperebutkan pula oleh parpol lain untuk diusung menjadi calon wakil presiden (cawapres).

“Saya yakin yang menginginkan Bu Khofifah jadi cawapres bukan hanya Pak Prabowo,” sebut dia.

Baca juga: PKB: Khofifah Mesti Sowan Muhaimin jika Ingin Duet dengan Prabowo

Ia lantas menjelaskan ada tiga nama figur cawapres yang kerap didorong oleh kader PPP di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Bu Khofifah, Pak Erick Thohir, dan Pak Sandiaga Uno memang sosok-sosok yang itu diharapkan konstituen PPP untuk menjadi cawapres,” imbuh dia.

Dikonfirmasi hari ini, Khofifah mengaku hanya bersilaturahmi dengan Prabowo.

Ia enggan membeberkan lebih lanjut isi pertemuan itu, termasuk ketika ditanya awak media soal pembahasan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Silaturahmi saja, silaturahmi saja," ujar Khofifah di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis.

Di sisi lain, Prabowo mengklaim tak membahas soal Pilpres 2024 dengan Khofifah.

Diketahui selain bertemu Prabowo, Khofifah juga sempat bertemu dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Keduanya berjumpa di rumah dinas wali kota Surabaya, 10 November 2022.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com