Soal Penundaan Pemilu, Amien Rais: Saya Tidak Tega Jokowi Diturunin Ramai-ramai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengatakan dirinya tidak tega apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai harus dipaksa turun oleh masyarakat, seperti yang dialami oleh Presiden ke-2 Soeharto.

Amien menyebut kekuasaan itu ada batasnya sambil menyinggung kekayaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya wanti-wanti bahwa ada ajal, saya tidak tega juga kalau Pak Jokowi itu turunnya diturunkan ramai-ramai," ujar Amien saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

"Luhut kemudian juga kemudian diminta untuk membuka kekayaannya yang aduhai itu dan lain-lain, sudah lah," sambungnya.

Baca juga: Bamsoet Sebut Peluang Penundaan Pemilu Bergantung Sikap Parpol di Parlemen

Amien mengingatkan bahwa Jokowi menjabat sebagai Presiden selama dua periode, yang artinya eks Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia selama 10 tahun.

Dia meminta Jokowi jangan sampai haus kekuasaan lantaran manusia pasti ada batasnya.

"Dahaga kekuasaan politik itu nanti malah ketika ajal sampai, itu malah jadi malu besar. Saya pikir itulah yang saya sampaikan, semoga sampai (ke telinga Jokowi), kalau enggak (sampai) ya enggak apa-apa," tutur Amien.

“Bung Karno itu juga bisa khilaf, dia iya, iya saja. Tapi tragis akhirnya itu. Nah Pak Harto idem begitu,” imbuhnya.

Baca juga: Megawati: Enggak Ada Perpanjangan atau Penundaan Pemilu, Enggak Usah Mikir!

Diketahui, isu penundaan Pemilu 2024 dan masa perpanjangan Presiden tiga periode memang sempat berembus belakangan ini.

Meski demikian, Jokowi menegaskan dirinya tidak berminat untuk maju menjadi Presiden untuk yang ketiga kalinya.

Tapi, tetap saja Jokowi tidak bisa membendung aspirasi masyarakat ataupun elite politik perihal wacana tersebut.