Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem proporsional tertutup dan isu penundaan pemilu terus digaungkan menjelang pesta demokrasi lima tahunan sekali.

Terbaru, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka, pengganti sistem proporsional tertutup, berpotensi melanggengkan politik anggaran.

Menurut Hasto, banyak anggota legislatif yang justru memakai politik anggaran untuk kepentingan elektoral.

"Banyak kasus-kasus korupsi karena kepentingan elektoral, itu yang kemudian terjadi," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Itulah sebabnya, menurut Hasto, PDI-P bersikeras mendorong sistem pemilu legislatif dikembalikan ke sistem proporsional tertutup.

Dua hari kemudian, Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) berbicara soal isu penundaan Pemilu 2024.

Ia mengatakan, peluang terwujudnya penundaan pemilu bergantung pada sikap partai politik di DPR.

Bamsoet mengungkapkan, sebagai orang nomor satu di MPR, ia hanya memegang palu Sidang Istimewa.

“Ya sangat tergantung pada-parpol yang ada di parlemen ini, kalau saya kan cuma megang palu saja,” kata Bamsoet saat ditemui di kompleks DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).

Baca juga: Tikung DPR di Sidang MK, PDI-P Minta Mahkamah Kabulkan Permohonan Sistem Proporsional Tertutup

Namun demikian, kata Bamsoet, mekanisme terselenggaranya Sidang Istimewa tidak mudah.

Bamsoet enggan menjawab ketika ditanya apakah jika parpol-parpol di parlemen bersepakat memperpanjang masa jabatan maka penundaan pemilu akan terwujud.

“Ya tanya ketum parpolnya dong,” ujar Bamsoet.

Sebelumnya, pada 8 Desember 2022, Bamsoet kembali menyinggung wacana penundaan Pemilu 2024.

Politikus Partai Golkar ini meminta penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

Baca juga: Gerindra Klaim DPR Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

Menurut Bamsoet, terdapat potensi yang perlu diwaspadai bangsa dan negara. Salah satunya, pemilu bisa membuat situasi politik nasional memanas.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca-penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

Diskursus terbuka

Soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, Hasto menyebut bahwa PDI-P menghormati perbedaan pandangan antarpartai.

Ia mengatakan, sah-sah saja apabila mayoritas partai politik bersikap mempertahankan sistem pemilu terbuka.