Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengaitkan adanya desakan dari Komisi VII DPR untuk mencopot Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dengan sistem pemilu proporsional terbuka.

Hasto mengatakan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah mendengar bagaimana desakan Komisi VII terhadap Kepala BRIN.

"Ya sudah (Megawati dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka, di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya. Padahal, BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Hasto menjelaskan bahwa selama ini banyak program positif BRIN yang justru belum terinformasikan ke publik.

Baca juga: Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

Di sisi lain, DPP PDI-P juga mendorong Fraksi PDI-P yang diwakili oleh Ketua Fraksi Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto untuk melakukan komunikasi terkait desakan pencopotan Kepala BRIN tersebut.

"Intinya, anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian. Kalau elektoral itu nanti yang lain," ujar Hasto.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota Komisi VII DPR mencecar Kepala BRIN soal kinerja dalam rapat kerja pada Senin (30/1/2023).

Dalam rapat, Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman mulanya mengungkapkan realisasi anggaran BRIN 2022 yang mencapai angka Rp 6,38 triliun.

Mayoritas dana tersebut, katanya, digunakan untuk pembiayaan kepegawaian.

Baca juga: Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

"Dari awal kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran BRIN pada riset negara kita masih minim sekali,” ujar Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

“Karena apa, dari anggaran total Rp 6,38 triliun, 4 triliunnya full dipakai untuk operasional belanja kepegawaian,” katanya lagi.

Ia kemudian meminta agar BPK mengaudit penggunaan dana BRIN sepanjang 2022.

“Saya minta forum ini untuk aparatur terkait, BPK, melakukan audit investigasi. Bahkan, audit forensik pada penggunaan anggaran BRIN ini,” ujar Maman.

Ia juga mendorong agar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko diganti.

“Karena ini sudah hampir 2 tahun bermasalah,” kata Maman.

Baca juga: Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!