Ketika Kemiskinan Dibincangkan di Hotel dan Studi Banding

“Profesi saya adalah politisi, saya adalah orang yang paling jujur di muka bumi,” demikian ujar anggota Dewan terhormat.

“Pekerjaan saya adalah pemuas syahwat pria-pria. Saya masih perawan hingga sekarang,” ungkap seorang pekerja seks komersial.

Merancang dan menuntaskan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem di masyarakat hingga menghabiskan dana besar-besaran sepertinya persis cerita konyol seperti kutipan pengakuan politisi dan pekerja seks komersial di atas.

Publik menjadi terperangah usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Abdulllah Azwar Anas mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun justru tidak terserap ke rakyat miskin (Kompas.com, 28 Januari 2023).

Dari penelisikan Mantan Bupati Banyuwangi yang sukses menurunkan angka kemiskinan di kabupatennya itu, anggaran justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemisikinan.

Lebih menyedihkan lagi, dana “segambreng raksasa” banyak dipakai untuk studi banding bagaimana mengatasi kemiskinan di berbagai daerah dan rapat-rapat mengenai strategi pengentasan kemiskinan di hotel-hotel.

Sesuai standar pemerintah, tentunya rapat-rapat yang diadakan di hotel yang standar. Minimal bintang tiga, bukan hotel kelas melati.

Tidak pelak, pernyataan Abdullah Azwar Anas tersebut mengundang bantahan dari sesama pembantu presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah soal besaran angka yang “menakjubkan” itu lebih banyak dihabiskan untuk rapat “berjilid-jilid” di hotel dan studi banding.

Menurut dia, pada dasarnya anggaran penanganan kemiskinan telah disusun ke berbagai program sehingga tidak mungkin “ludes” hanya untuk studi banding dan rapat di hotel-hotel (Kompas.com, 1 Februari 2023).

Dicontohkan Sri Mulyani, untuk tahun anggaran 2022 yang berjumlah Rp 460 triliun, sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin. Misalnya saja anggaran bantuan sosial untuk mendukung pengurangan kemiskinan.

Sementara anggaran penanganan kemiskinan biasanya diberikan melalui program yang sudah dibuat pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat yang diberikan ajeg setiap tahun.

Program bantuan Kartu Sembako diberikan langsung kepada masyarakat, demikian juga program bantuan makanan untuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang langsung diberikan kepada penerima manfaat.

Semua anggaran penanganan kemiskinan yang diberikan pemerintah memang sudah disesuaikan dengan jumlah sasaran penerimanya.

Sri Mulyani seperti ingin mengoreksi pernyataan Abudullah Azwar Anas bahwa besaran angka yang dimaksud adalah belanja barang pemerintah secara umum yang memang banyak digunakan untuk perjalanan dinas, seminar hingga rapat.

Hanya saja, Sri berharap belanja pemerintah terus diupayakan untuk ditekan agar bisa dialihkan ke belanja yang produktif.

Sebaliknya, Abdullah Azwar Anas juga langsung meluruskan kontroversi pernyataanya tentang saga anggaran Rp 500 triliunan untuk pengentasan kemiskinan yang habis untuk rapat dan studi banding.

Menurut dia, memang ada beberapa kegiatan aparatur sipil negara (ASN) yang membahas soal kemiskinan, namun bukan sepenuhnya dari anggaran kemiskinan yang Rp 500 triliun.