Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Ketika Kemiskinan Dibincangkan di Hotel dan Studi Banding

Kompas.com - 04/02/2023, 07:53 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

“Profesi saya adalah politisi, saya adalah orang yang paling jujur di muka bumi,” demikian ujar anggota Dewan terhormat.

“Pekerjaan saya adalah pemuas syahwat pria-pria. Saya masih perawan hingga sekarang,” ungkap seorang pekerja seks komersial.

Merancang dan menuntaskan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem di masyarakat hingga menghabiskan dana besar-besaran sepertinya persis cerita konyol seperti kutipan pengakuan politisi dan pekerja seks komersial di atas.

Publik menjadi terperangah usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Abdulllah Azwar Anas mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun justru tidak terserap ke rakyat miskin (Kompas.com, 28 Januari 2023).

Dari penelisikan Mantan Bupati Banyuwangi yang sukses menurunkan angka kemiskinan di kabupatennya itu, anggaran justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemisikinan.

Lebih menyedihkan lagi, dana “segambreng raksasa” banyak dipakai untuk studi banding bagaimana mengatasi kemiskinan di berbagai daerah dan rapat-rapat mengenai strategi pengentasan kemiskinan di hotel-hotel.

Sesuai standar pemerintah, tentunya rapat-rapat yang diadakan di hotel yang standar. Minimal bintang tiga, bukan hotel kelas melati.

Tidak pelak, pernyataan Abdullah Azwar Anas tersebut mengundang bantahan dari sesama pembantu presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah soal besaran angka yang “menakjubkan” itu lebih banyak dihabiskan untuk rapat “berjilid-jilid” di hotel dan studi banding.

Menurut dia, pada dasarnya anggaran penanganan kemiskinan telah disusun ke berbagai program sehingga tidak mungkin “ludes” hanya untuk studi banding dan rapat di hotel-hotel (Kompas.com, 1 Februari 2023).

Dicontohkan Sri Mulyani, untuk tahun anggaran 2022 yang berjumlah Rp 460 triliun, sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin. Misalnya saja anggaran bantuan sosial untuk mendukung pengurangan kemiskinan.

Sementara anggaran penanganan kemiskinan biasanya diberikan melalui program yang sudah dibuat pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat yang diberikan ajeg setiap tahun.

Program bantuan Kartu Sembako diberikan langsung kepada masyarakat, demikian juga program bantuan makanan untuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang langsung diberikan kepada penerima manfaat.

Semua anggaran penanganan kemiskinan yang diberikan pemerintah memang sudah disesuaikan dengan jumlah sasaran penerimanya.

Sri Mulyani seperti ingin mengoreksi pernyataan Abudullah Azwar Anas bahwa besaran angka yang dimaksud adalah belanja barang pemerintah secara umum yang memang banyak digunakan untuk perjalanan dinas, seminar hingga rapat.

Hanya saja, Sri berharap belanja pemerintah terus diupayakan untuk ditekan agar bisa dialihkan ke belanja yang produktif.

Sebaliknya, Abdullah Azwar Anas juga langsung meluruskan kontroversi pernyataanya tentang saga anggaran Rp 500 triliunan untuk pengentasan kemiskinan yang habis untuk rapat dan studi banding.

Menurut dia, memang ada beberapa kegiatan aparatur sipil negara (ASN) yang membahas soal kemiskinan, namun bukan sepenuhnya dari anggaran kemiskinan yang Rp 500 triliun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com