Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Ketika Kemiskinan Dibincangkan di Hotel dan Studi Banding

Kompas.com - 04/02/2023, 07:53 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

“Profesi saya adalah politisi, saya adalah orang yang paling jujur di muka bumi,” demikian ujar anggota Dewan terhormat.

“Pekerjaan saya adalah pemuas syahwat pria-pria. Saya masih perawan hingga sekarang,” ungkap seorang pekerja seks komersial.

Merancang dan menuntaskan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem di masyarakat hingga menghabiskan dana besar-besaran sepertinya persis cerita konyol seperti kutipan pengakuan politisi dan pekerja seks komersial di atas.

Publik menjadi terperangah usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Abdulllah Azwar Anas mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun justru tidak terserap ke rakyat miskin (Kompas.com, 28 Januari 2023).

Dari penelisikan Mantan Bupati Banyuwangi yang sukses menurunkan angka kemiskinan di kabupatennya itu, anggaran justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemisikinan.

Lebih menyedihkan lagi, dana “segambreng raksasa” banyak dipakai untuk studi banding bagaimana mengatasi kemiskinan di berbagai daerah dan rapat-rapat mengenai strategi pengentasan kemiskinan di hotel-hotel.

Sesuai standar pemerintah, tentunya rapat-rapat yang diadakan di hotel yang standar. Minimal bintang tiga, bukan hotel kelas melati.

Tidak pelak, pernyataan Abdullah Azwar Anas tersebut mengundang bantahan dari sesama pembantu presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah soal besaran angka yang “menakjubkan” itu lebih banyak dihabiskan untuk rapat “berjilid-jilid” di hotel dan studi banding.

Menurut dia, pada dasarnya anggaran penanganan kemiskinan telah disusun ke berbagai program sehingga tidak mungkin “ludes” hanya untuk studi banding dan rapat di hotel-hotel (Kompas.com, 1 Februari 2023).

Dicontohkan Sri Mulyani, untuk tahun anggaran 2022 yang berjumlah Rp 460 triliun, sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin. Misalnya saja anggaran bantuan sosial untuk mendukung pengurangan kemiskinan.

Sementara anggaran penanganan kemiskinan biasanya diberikan melalui program yang sudah dibuat pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat yang diberikan ajeg setiap tahun.

Program bantuan Kartu Sembako diberikan langsung kepada masyarakat, demikian juga program bantuan makanan untuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang langsung diberikan kepada penerima manfaat.

Semua anggaran penanganan kemiskinan yang diberikan pemerintah memang sudah disesuaikan dengan jumlah sasaran penerimanya.

Sri Mulyani seperti ingin mengoreksi pernyataan Abudullah Azwar Anas bahwa besaran angka yang dimaksud adalah belanja barang pemerintah secara umum yang memang banyak digunakan untuk perjalanan dinas, seminar hingga rapat.

Hanya saja, Sri berharap belanja pemerintah terus diupayakan untuk ditekan agar bisa dialihkan ke belanja yang produktif.

Sebaliknya, Abdullah Azwar Anas juga langsung meluruskan kontroversi pernyataanya tentang saga anggaran Rp 500 triliunan untuk pengentasan kemiskinan yang habis untuk rapat dan studi banding.

Menurut dia, memang ada beberapa kegiatan aparatur sipil negara (ASN) yang membahas soal kemiskinan, namun bukan sepenuhnya dari anggaran kemiskinan yang Rp 500 triliun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

Nasional
Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Nasional
Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Nasional
Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com