Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Ketika Kemiskinan Dibincangkan di Hotel dan Studi Banding

Kompas.com - 04/02/2023, 07:53 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Diakuinya memang ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel, tetapi bukan Rp 500 triliun.

Terlepas dari kesalahan manajemen komunikasi di internal Kemenpan RB soal “melepas” isu penggunaan saga anggaran kemiskinan hanya untuk rapat dan studi banding, ada baiknya kejadian ini menjadi momentum untuk menghilangkan praktik-praktik kemubaziran dan in-efisiensi di lingkungan birokrasi pemerintah.

Penulis yang pernah mengetuai tim transisi, akselerasi dan percepatan program kepala daerah di salah satu provinsi, mengalami betul dengan modus-modus ASN dalam “menghambur-hamburkan” dana pemerintah yang notabene diperuntukkan untuk masyarakat.

Hanya untuk membahas kemiskinan, Bali dan Jakarta kerap dijadikan daerah untuk dituju studi banding. Anggaran di dinas sosial, lebih banyak dihabiskan dalam rapat berseri-seri dan bantuan untuk ormas yang tidak jelas.

Kerap saya terheran-heran, sebuah dinas memiliki ruangan yang layak untuk menggelar rapat dengan jumlah peserta mencapai puluhan orang. Dinas memilih menggunakan fasilitas hotel agar ada anggaran “yang keluar” dan peserta mendapat amplop surat perjalanan dinas.

Beri kail sekaligus umpan

Jika melihat pola-pola pengentasan kemiskinan hanya berkutat di hotel dengan serial rapat mirip jumlah episode sinetron “Ikatan Cinta” dan studi banding yang “asal”, maka jangan harap target untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024 bisa tercapai.

Data Badan Pusat Statistik di penghujung Januari 2023, menyebutkan angka kemiskinan tahun 2022 masih berada di kisaran angka 9,5 persen.

Sementara angka kemiskinan ekstrem berada di posisi 2,04 persen. Angka kemiskinan 9,5 persen itu ekivalen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta orang (Kompas.com, 30 Januari 2023).

Dilihat dari tren data-data tersebut sepertinya akan sulit mencapai target angka kemsikinan di 7 persen dan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen selama tata kelola data secara sistematis dan tata kelola pengentasan kemiskinan tidak dibenahi dengan benar.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah belum terserapnya angkatan kerja di pasar kerja akibat pandemi yang melanda tanah air sejak dua tahun terakhir.

Kemiskinan ekstrem dikategorikan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996).

Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari 1,9 dolar AS PPP (Purchasing Power Parity).

Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp 11.941,12/orang/hari atau Rp 358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021).

Inspirasi dari Trenggalek

Pengurangan dan penuntasan angka kemiskinan di masyarakat akan lebih tepat dan betul jika diejahwantakan kepada program-program yang nyata, tepat guna serta langsung diterima oleh kaum miskin.

Setiap alokasi anggaran harus sudah berdasar by name, by address, dan by account number. Jadi tidak ada yang meleset.

Mengangkat derajat kaum miskin agar mereka bangkit dan bisa hidup mandiri dengan layak apabila mereka yang papah diberi kail serta umpan sekaligus agar bisa menjadi manusia seutuhnya.

Hanya diberi umpan saja tanpa kail, mereka akan kesulitan dengan hidup yang konsumtif. Jika hanya diberi kail tanpa umpan, mereka akan kesulitan untuk bersaing dengan mereka yang telah mapan terlebih dulu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com