Ketika Kemiskinan Dibincangkan di Hotel dan Studi Banding

“Profesi saya adalah politisi, saya adalah orang yang paling jujur di muka bumi,” demikian ujar anggota Dewan terhormat.

“Pekerjaan saya adalah pemuas syahwat pria-pria. Saya masih perawan hingga sekarang,” ungkap seorang pekerja seks komersial.

Merancang dan menuntaskan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem di masyarakat hingga menghabiskan dana besar-besaran sepertinya persis cerita konyol seperti kutipan pengakuan politisi dan pekerja seks komersial di atas.

Publik menjadi terperangah usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Abdulllah Azwar Anas mengaku miris karena mengetahui total anggaran penanganan kemiskinan yang jumlahnya hampir mencapai Rp 500 triliun justru tidak terserap ke rakyat miskin (Kompas.com, 28 Januari 2023).

Dari penelisikan Mantan Bupati Banyuwangi yang sukses menurunkan angka kemiskinan di kabupatennya itu, anggaran justru digunakan untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan tujuan program penanganan kemisikinan.

Lebih menyedihkan lagi, dana “segambreng raksasa” banyak dipakai untuk studi banding bagaimana mengatasi kemiskinan di berbagai daerah dan rapat-rapat mengenai strategi pengentasan kemiskinan di hotel-hotel.

Sesuai standar pemerintah, tentunya rapat-rapat yang diadakan di hotel yang standar. Minimal bintang tiga, bukan hotel kelas melati.

Tidak pelak, pernyataan Abdullah Azwar Anas tersebut mengundang bantahan dari sesama pembantu presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah soal besaran angka yang “menakjubkan” itu lebih banyak dihabiskan untuk rapat “berjilid-jilid” di hotel dan studi banding.

Menurut dia, pada dasarnya anggaran penanganan kemiskinan telah disusun ke berbagai program sehingga tidak mungkin “ludes” hanya untuk studi banding dan rapat di hotel-hotel (Kompas.com, 1 Februari 2023).

Dicontohkan Sri Mulyani, untuk tahun anggaran 2022 yang berjumlah Rp 460 triliun, sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin. Misalnya saja anggaran bantuan sosial untuk mendukung pengurangan kemiskinan.

Sementara anggaran penanganan kemiskinan biasanya diberikan melalui program yang sudah dibuat pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat yang diberikan ajeg setiap tahun.

Program bantuan Kartu Sembako diberikan langsung kepada masyarakat, demikian juga program bantuan makanan untuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang langsung diberikan kepada penerima manfaat.

Semua anggaran penanganan kemiskinan yang diberikan pemerintah memang sudah disesuaikan dengan jumlah sasaran penerimanya.

Sri Mulyani seperti ingin mengoreksi pernyataan Abudullah Azwar Anas bahwa besaran angka yang dimaksud adalah belanja barang pemerintah secara umum yang memang banyak digunakan untuk perjalanan dinas, seminar hingga rapat.

Hanya saja, Sri berharap belanja pemerintah terus diupayakan untuk ditekan agar bisa dialihkan ke belanja yang produktif.

Sebaliknya, Abdullah Azwar Anas juga langsung meluruskan kontroversi pernyataanya tentang saga anggaran Rp 500 triliunan untuk pengentasan kemiskinan yang habis untuk rapat dan studi banding.

Menurut dia, memang ada beberapa kegiatan aparatur sipil negara (ASN) yang membahas soal kemiskinan, namun bukan sepenuhnya dari anggaran kemiskinan yang Rp 500 triliun.

Diakuinya memang ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel, tetapi bukan Rp 500 triliun.

Terlepas dari kesalahan manajemen komunikasi di internal Kemenpan RB soal “melepas” isu penggunaan saga anggaran kemiskinan hanya untuk rapat dan studi banding, ada baiknya kejadian ini menjadi momentum untuk menghilangkan praktik-praktik kemubaziran dan in-efisiensi di lingkungan birokrasi pemerintah.

Penulis yang pernah mengetuai tim transisi, akselerasi dan percepatan program kepala daerah di salah satu provinsi, mengalami betul dengan modus-modus ASN dalam “menghambur-hamburkan” dana pemerintah yang notabene diperuntukkan untuk masyarakat.

Hanya untuk membahas kemiskinan, Bali dan Jakarta kerap dijadikan daerah untuk dituju studi banding. Anggaran di dinas sosial, lebih banyak dihabiskan dalam rapat berseri-seri dan bantuan untuk ormas yang tidak jelas.

Kerap saya terheran-heran, sebuah dinas memiliki ruangan yang layak untuk menggelar rapat dengan jumlah peserta mencapai puluhan orang. Dinas memilih menggunakan fasilitas hotel agar ada anggaran “yang keluar” dan peserta mendapat amplop surat perjalanan dinas.

Beri kail sekaligus umpan

Jika melihat pola-pola pengentasan kemiskinan hanya berkutat di hotel dengan serial rapat mirip jumlah episode sinetron “Ikatan Cinta” dan studi banding yang “asal”, maka jangan harap target untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024 bisa tercapai.

Data Badan Pusat Statistik di penghujung Januari 2023, menyebutkan angka kemiskinan tahun 2022 masih berada di kisaran angka 9,5 persen.

Sementara angka kemiskinan ekstrem berada di posisi 2,04 persen. Angka kemiskinan 9,5 persen itu ekivalen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta orang (Kompas.com, 30 Januari 2023).

Dilihat dari tren data-data tersebut sepertinya akan sulit mencapai target angka kemsikinan di 7 persen dan angka kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen selama tata kelola data secara sistematis dan tata kelola pengentasan kemiskinan tidak dibenahi dengan benar.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah belum terserapnya angkatan kerja di pasar kerja akibat pandemi yang melanda tanah air sejak dua tahun terakhir.

Kemiskinan ekstrem dikategorikan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996).

Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari 1,9 dolar AS PPP (Purchasing Power Parity).

Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp 11.941,12/orang/hari atau Rp 358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021).

Inspirasi dari Trenggalek

Pengurangan dan penuntasan angka kemiskinan di masyarakat akan lebih tepat dan betul jika diejahwantakan kepada program-program yang nyata, tepat guna serta langsung diterima oleh kaum miskin.

Setiap alokasi anggaran harus sudah berdasar by name, by address, dan by account number. Jadi tidak ada yang meleset.

Mengangkat derajat kaum miskin agar mereka bangkit dan bisa hidup mandiri dengan layak apabila mereka yang papah diberi kail serta umpan sekaligus agar bisa menjadi manusia seutuhnya.

Hanya diberi umpan saja tanpa kail, mereka akan kesulitan dengan hidup yang konsumtif. Jika hanya diberi kail tanpa umpan, mereka akan kesulitan untuk bersaing dengan mereka yang telah mapan terlebih dulu.

Saya jadi teringat dengan cara-cara “keren” yang dilakukan Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mochamad Nur Arifin untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih dialami 11.000 jiwa warganya. Mereka menjadi bagian dari 78.000 warga Trenggalek yang tergolong miskin.

Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dan Kerentanan atau GERTAK diikhtiarkan Gus Ipin – sapaan Bupati Trenggalek sebagai cara kolaborasi semua komponen untuk mengentaskan kemiskinan.

Masyarakat diajak bersedekah informasi kepada pemerintah daerah mengenai permasalahan kemiskinan yang terjadi di sekitarnya.

Komunitas di media sosial yang kerap “nyinyir” setiap kebijakan pemerintah tanpa pernah memberikan solusi, dirangkul Gus Ipin menjadi relawan pemberi sedekah informasi dan sumbangsih tenaga untuk memverifikasi usulan yang masuk dengan fakta di lapangan.

Pasukan Pink – nama dari relawan itu – bertugas memfilter setiap informasi dari bawah untuk diusulkan ke Posko GERTAK. Relawan Pink tidak digaji dan mengedepankan idealisme.

Pink sendiri simbolisasi dari gerakan kasih sayang, yang di Trenggalek “dibumikan” lagi sebagai wujud kasih sayang untuk warga miskin.

Peran relawan di Pasukan Pink sebagai pengkalibrasi data di lapangan cukup efektif untuk menentukan penyaluran program bantuan sosial dengan verifikasi by name, by address agar tepat sasaran.

Langkah kolaboratif lainnya adalah bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Trenggalek.

Jika awalnya dana sosial yang terhimpun di Baznas Trenggalek berada di kisaran Rp 120 juta per tahun, kini naik drastis menjadi Rp 7 miliar saban tahunnya.

Dana sosial tersebut besar manfaatnya untuk membantu musibah bencana alam, bedah rumah warga miskin serta rumah layak huni untuk bagi penyandang disabilitas.

Target Gus Ipin pada 2024 nanti, 11.000 jiwa yang terkategori miskin ekstrem harus bisa “mentas”.

Model pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Trenggalek tidak terlepas dari penerapan konsep pembangunan pentahelix. Model ini merupakan kolaborasi sejumlah pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Dengan melibatkan kalangan akademis, dunia usaha, masyarakat, media serta pemerintah.

Tidak salah jika Kabupaten Trenggalek dijadikan obyek studi banding pengentasan kemiskinan dari banyak daerah.

Membincangkan pengentasan kemiskinan memang harus “down to earth” dengan mendatangi langsung warga miskin agar bisa menyerap kesulitan hidup dan mendengar harapan mereka.

Sangat menghina akal sehat jika membincangkan masalah kemiskinan di tempat-tempat pelesiran yang bertajuk studi banding sembari mengudap kuliner lezat di rapat berseri-seri.