Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot dan mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko.

Mulyanto membeberkan sejumlah 'dosa' Kepala BRIN itu sehingga dinilai layak untuk diganti.

Pertama, Tri dianggap gagal mengkonsolidasikan lembaga, sumber daya manusia (SDM) dan anggaran dari badan yang dipimpinnya.

"Akibat kegagalan tersebut muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN. Saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

"Karena itu saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja," lanjut dia.

Mulyanto heran sejak awal pembentukan BRIN hingga sekarang proses transisional belum selesai, baik dari aspek SDM, organisasi kelembagaan maupun anggaran.

Menurut dia, kapasitas impelementasi program sangat lemah dan tidak implementatif sehingga muncul beberapa kasus terkait BRIN.

Dia mencatat sejumlah kejadian menghebohkan masyarakat. Hal ini dinilai disebabkan tidak rapinya koordinasi di BRIN.

Baca juga: Pimpinan DPR Angkat Bicara soal Desakan agar Kepala BRIN Diganti

Ia menyebut peristiwa kehebohan masyarakat Banten akibat pernyataan salah satu peneliti BRIN yang menyebut potensi banjir besar di Jabodetabek.

"Ketika ada indikasi awal akan terjadi badai besar, salah satu peneliti BRIN, tanpa melakukan koordinasi dan validasi data langsung tampil membuat pernyataan bahwa akan ada badai besar di Banten. Akibatnya warga panik," ujarnya.

"Apa kewenangannya? Walaupun saya tahu BRIN melakukan studi early warning system dengan bantuan Jerman. Data-data itu kuat. Tapi yang berhak menyampaikan ke publik itu BMKG," terang Mulyanto.

Tak sampai situ, Mulyanto menambahkan bahwa saat ini publik dikejutkan dengan kabar seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detail kepada wartawan.

"Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu," sambung dia.

Baca juga: Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Oleh karena itu, dia menilai dengan kondisi seperti ini, tidak heran bila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan anggaran infrastruktur 2022 di BRIN dan Ombudsman menemukan berbagai persoalan terkait SDM.

"Jadi cita-cita ingin mengkonsolodasikan, mengintegrasikan lembaga riset tidak terjadi. Yang bisa dilakukan kepala BRIN saat ini hanya menggabungkan status kelembagaan saja. Di dalamnya konsolidasi anggaran, program, tidak jalan," tegas Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menyoroti kinerja BRIN dan Kepalanya dalam Rapat di DPR, Senin (30/1/2023).

Mulanya, dia mengungkapkan realisasi anggaran BRIN 2022 yang mencapai angka Rp 6,38 triliun.

Mayoritas dana tersebut, kata dia, digunakan untuk pembiayaan kepegawaian.

"Dari awal kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran BRIN pada riset negara kita masih minim sekali,” ujar Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

“Karena apa, dari anggaran total Rp 6,38 triliun, 4 triliunnya full dipakai untuk operasional belanja kepegawaian,” sambungnya.

Ia kemudian meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan dana BRIN sepanjang 2022.

“Saya minta forum ini untuk aparatur terkait, BPK, melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik pada penggunaan anggaran BRIN ini,” ucapnya.

Ia juga mendorong agar Kepala BRIN diganti.

“Karena ini sudah hampir 2 tahun bermasalah,” ujar Maman.