Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada "Reshuffle" Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Kompas.com - 03/02/2023, 16:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai bahwa tidak adanya reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu Pon (1/2/2023) adalah hasil perhitungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PDI-P disebut enggan mencampuri urusan perhitungan ataupun kewenangan presiden terkait reshuffle.

"Ya Pak Jokowi kan punya kalkulasi. Pak Jokowi juga melihat momentum dan sikap PDI-P kan bukan sebagai pengamat politik," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: Djarot: Rabu Pon Betul-Betul Masalah Politik, Ditunggu Reshuffle Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Hasto menyatakan, PDI-P sejak awal menegaskan bahwa reshuffle itu hanya bisa terjadi atas keputusan presiden.

PDI-P, lanjut dia, memberikan batasan-batasan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan cara memberikan masukan kepada presiden.

Menurut dia, masukan itu penting untuk membuat legacy dari presiden menjelang akhir masa pemerintahan.

Dia menambahkan, PDI-P memberikan masukan agar presiden melakukan evaluasi bagi menteri yang kinerjanya dinilai kurang baik.

Baca juga: Relawan Duga Jokowi Punya Pertimbangan Politis sehingga Tak Jadi Reshuffle

"Kami juga sudah memberikan masukan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi yang melakukan kalkulasi," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, isu reshuffle mengemuka satu bulan terakhir.

Isu yang terdengar adalah Presiden bakal melakukan reshuffle kepada dua menteri Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, dan Siti Nurbaya Bakar.

Isu itu muncul setelah elite PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa menteri-menteri Nasdem perlu dievaluasi.

"Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti. Apakah akan jangka waktu dekat, atau dua tiga bulan, menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya, tunggu saja kan begitu, tapi pasti," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Akan tetapi, pada Rabu Pon lalu, tidak ada reshuffle kabinet. Jokowi tetap mempertahankan komposisi menteri yang ada saat ini.

Jokowi sendiri menjelaskan sejumlah pertimbangan yang dipikirkannya sebelum melakukan reshuffle.

Menurut Jokowi, kriteria utama adalah melihat kinerja menteri.

Baca juga: Relawan Tetap Yakin Jokowi Bakal Lakukan Reshuffle dalam Waktu Dekat

Namun, dia tak menampik jika juga ada pertimbangan sisi politis.

"Yang utama memang performa, kinerja. Bahwa ada sisi politiknya, pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama," ujar Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta Theater, Selasa (31/1/2023).

"Ya, kalau secara khusus pasti ada yang performanya, kinerjanya perlu dievaluasi. Biasa kok, ada koreksi dari setiap perjalanan kan biasa," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Eks Stafsus dan Sekjen Kementan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Eks Stafsus dan Sekjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
BMKG Perkirakan Potensi Curah Hujan Sedang-Lebat hingga 21 April

BMKG Perkirakan Potensi Curah Hujan Sedang-Lebat hingga 21 April

Nasional
Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

Nasional
Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

Nasional
Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

Nasional
Ramai-ramai Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Ramai-ramai Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

Nasional
Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

Nasional
Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo, dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
'Amicus Curiae' Megawati

"Amicus Curiae" Megawati

Nasional
Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com