Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan Sementara gara-gara Masih Terima Gaji PNS

Kompas.com - 02/02/2023, 13:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat penyelenggara pemilu Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tiga di antaranya adalah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara. Lalu, satu lainnya merupakan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tolikara.

Keempatnya diberhentikan lantaran masih menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil (PNS) selama menjadi penyelenggara pemilu.

Baca juga: ASN Tak Netral Jelang Pemilu 2024 Terancam Dipecat dan Tak Bisa Promosi

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Teradu I Jundi Wanimbo selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tolikara, Teradu II Elmus Wanimbo, dan Teradu III Antonius Rumwarin selaku Anggota KPU Kabupaten Tolikara,” kata Ketua Majelis DKPP, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Jakarta, Rabu (1/2/2023), dikutip dari siaran pers.

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Teradu IV Daniel Jingga selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara,” tutur Heddy.

Sanksi pemberhentian sementara tersebut berlaku selama 30 hari kerja terhitung hingga diterbitkannya surat keputusan pemberhentian sementara sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan keempatnya mengembalikan gaji PNS ke kas negara.

Perkara ini bermula dari ditetapkannya para teradu sebagai penyelenggara pemilu. Jundi Wanimbo, Elmus Wanimbo, dan Antonius Rumwarin ditetapkan sebagai komisioner KPU Kabupaten Tolikara pada 18 Januari 2019.

Sementara itu, Daniel Jingga resmi menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara pada 13 Agustus 2019.

Baca juga: Litbang Kompas: 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Sebelum ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu, keempatnya berstatus sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Tolikara.

Namun, hingga saat ini, baik Jundi, Elmus, Antonius, maupun Daniel belum juga mendapatkan cuti PNS di luar tanggungan negara.

Dalam sidang pemeriksaan yang digelar 28 November 2022, Elmus Wanimbo dan Antonius Rumwarin mengaku telah mengantongi surat keputusan (SK) cuti di luar tanggungan negara tertanggal 21 Juli 2020. Namun, keduanya masih mendapatkan gaji sebagai PNS.

Terkait ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tolikara dalam persidangan 28 November 2022 mengungkapkan, Elmus dan Antonius masih mendapatkan gaji sebagai PNS karena pihak BKD tak pernah menerima keputusan pemberhentian sementara keduanya sebagai PNS.

Selain itu, dalam sidang pemeriksaan terungkap bahwa Bupati Tolikara periode 2017-2022 Usman G Wanimbo tidak pernah menandatangani SK pemberhentian sementara untuk Elmus dan Antonius.

"Saksi Usman G Wanimbo juga menerangkan bahwa tidak pernah menerima surat permohonan pemberhentian sementara sebagai PNS yang diajukan oleh para Teradu," kata Anggota Majelis J Kristiadi saat membacakan pertimbangan putusan.

Sementara, Jundi Wanimbo dan Daniel Jingga mengaku telah berupaya menemui Bupati Tolikara untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara setelah keduanya masing-masing diangkat sebagai penyelenggara pemilu. Namun, upaya itu hingga kini tidak membuahkan hasil.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Pelat TNI Palsu: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Pelat TNI Palsu: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Nasional
Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Nasional
Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

Nasional
Menlu China Wang Yi Datang ke Istana untuk Temui Jokowi

Menlu China Wang Yi Datang ke Istana untuk Temui Jokowi

Nasional
Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Nasional
Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com