Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 01/02/2023, 17:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan bahwa rapat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test 13 calon duta besar berjalan tertutup dan lancar pada hari ini Rabu (1/2/2023).

Usai fit and proper test, Komisi I disebut langsung menggelar rapat internal untuk mengambil keputusan.

"Ya langsung rapat internal hari ini," kata Dave Laksono ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Dave mengungkapkan, setelah mengambil keputusan, Komisi I akan menyerahkan hasilnya kepada pimpinan DPR.

Baca juga: Fit And Proper Test 13 Calon Dubes Digelar 1 Februari, Berikut Daftar Namanya

Hasil tersebut kemudian akan diserahkan pimpinan DPR untuk diputuskan dalam rapat paripurna (rapur).

Menurut Dave, sejauh ini para calon duta besar menyampaikan paparan dalam fit and proper test dengan baik.

"Masing-masing memiliki kemampuan sendiri dan background masing-masing. Ada yang background media, ada yang karir, ada yang juga dulu lama di sektor perdagangan, maksudnya di Kementerian Perdagangan, juga pernah ya," ujarnya.

Ketua DPP Golkar itu meyakini bahwa seluruh calon mampu melaksanakan tugasnya sebagai duta besar nantinya.

Baca juga: Kemenlu Panggil Dubes Swedia, Sampaikan Kekecewaan atas Aksi Pembakaran Al Quran yang Dilakukan Rasmus Paludan

Di sisi lain, Dave mengatakan bahwa Komisi I juga menanyakan isu global krusial seperti konflik di Rusia-Ukraina.

"Memang ada banyak hambatan dan juga kendala, mengingat masih situasi warzone ya, tapi ya tidak menjadi masalah karena fungsi diplomasinya itu lebih diutamakan misi kemanusiaan dan fungsi mendorong kedamaian," kata Dave.

Sebelumnya diberitakan, Komisi I DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 13 calon duta besar pada Rabu ini.

"Jadwal uji kepatutan dan kelayakan akan dibagi dalam 3 sesi di hari yang sama, sesi I untuk 5 Calon, Sesi II dan sesi III masing-masing untuk 4 calon," kata anggota Komis I DPR Christina Aryani dalam keterangannya, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Dubes AS untuk PBB Puji Kontribusi Indonesia bagi Perempuan Afghanistan

Christina berharap, proses uji kelayakan dan kepatutan berjalan lancar.

Selain itu, dari hasil pertimbangan DPR RI dapat dipilih calon duta besar terbaik untuk masing-masing negara perwakilan.

"Tentu kami berharap pertimbangan yang diberikan oleh DPR RI bisa memberikan hasil maksimal terhadap para calon Duta Besar," ujarnya.

Berikut daftar nama calon duta besar RI yang menjalani uji kelayakan di Komisi I DPR sebagai berikut:

  1. Acmad Rizal Purnama untuk Turki
  2. I Gede Ngurah Swajaya untuk Konfederasi Swiss
  3. Grata Endah Wedaningsih untuk Laos
  4. Saud Purwanto Krisnawan untuk Afrika Selatan
  5. Santo Darmo Susanto untuk Kamboja
  6. Acmad Ubaedillah untuk Brunei Darussalam
  7. Sulaiman untuk Argentina
  8. Arief Basalamah untuk Ukraina
  9. Ricky Suhendar untuk Peru
  10. Meidyatama Suryadiningrat untuk Romania
  11. Trias Kuncahyono untuk Vatikan
  12. Teuku Faizasyah untuk Kerajaan Norwegia
  13. Dupito Simamora untuk Fiji

Baca juga: Fit And Proper Test 13 Calon Dubes Digelar 1 Februari, Berikut Daftar Namanya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Diminta Dalami Potensi Transaksi Janggal Lain di Luar Kemenkeu

Jokowi Diminta Dalami Potensi Transaksi Janggal Lain di Luar Kemenkeu

Nasional
Kasus Transaksi Janggal Kemenkeu, Jokowi Disarankan Bersih-bersih Seluruh Kementerian-Lembaga

Kasus Transaksi Janggal Kemenkeu, Jokowi Disarankan Bersih-bersih Seluruh Kementerian-Lembaga

Nasional
Kasus Satelit Kemenhan, Eks Menkominfo Rudiantara Jadi Saksi Pekan Depan

Kasus Satelit Kemenhan, Eks Menkominfo Rudiantara Jadi Saksi Pekan Depan

Nasional
Saksi Sebut Eks Menkominfo Rudiantara Minta Satelit Slot Orbit 123 BT Diselamatkan

Saksi Sebut Eks Menkominfo Rudiantara Minta Satelit Slot Orbit 123 BT Diselamatkan

Nasional
Jokowi: Pasar Induk Baik untuk Kontrol Stok Beras

Jokowi: Pasar Induk Baik untuk Kontrol Stok Beras

Nasional
Dukung Gresik sebagai Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/Kepala BPN: Satu Contoh Baik

Dukung Gresik sebagai Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/Kepala BPN: Satu Contoh Baik

Nasional
Tanggapi Bambang Pacul Soal RUU Perampasan Aset, Fahri Sebut Ketum Parpol Tak Boleh 'Ganggu' Anggota DPR

Tanggapi Bambang Pacul Soal RUU Perampasan Aset, Fahri Sebut Ketum Parpol Tak Boleh "Ganggu" Anggota DPR

Nasional
Timnas U-20 Kecewa soal Piala Dunia U20, Wapres: Masih Ada Hari Esok

Timnas U-20 Kecewa soal Piala Dunia U20, Wapres: Masih Ada Hari Esok

Nasional
Moeldoko Sebut Surpres Pembahasan RUU PPRT Segera Dikirim ke DPR

Moeldoko Sebut Surpres Pembahasan RUU PPRT Segera Dikirim ke DPR

Nasional
Jokowi Puji PT Vale Indonesia yang Perpanjangan Kontraknya Ditolak 3 Gubernur

Jokowi Puji PT Vale Indonesia yang Perpanjangan Kontraknya Ditolak 3 Gubernur

Nasional
Survei PolMark: Ganjar 22,8 Persen, Prabowo 17,4 Persen, Anies 13,9 Persen

Survei PolMark: Ganjar 22,8 Persen, Prabowo 17,4 Persen, Anies 13,9 Persen

Nasional
Apa Itu Markus dan Contoh Kasusnya

Apa Itu Markus dan Contoh Kasusnya

Nasional
DKPP Sanksi Ketua KPU karena Dinilai Langgar Prinsip Adil, Akuntabel, dan Profesional

DKPP Sanksi Ketua KPU karena Dinilai Langgar Prinsip Adil, Akuntabel, dan Profesional

Nasional
Apa Itu TPPU dan Contohnya

Apa Itu TPPU dan Contohnya

Nasional
Sanggah Pengurusan SIP Mahal, PDGI: Tak Lebih dari Rp 5 Juta

Sanggah Pengurusan SIP Mahal, PDGI: Tak Lebih dari Rp 5 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke