Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Musra Relawan Jokowi di Yogyakarta, Prabowo Capres Paling Dipilih, Mahfud MD Cawapres

Kompas.com - 01/02/2023, 16:11 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Simpatisan Joko Widodo menggelar "Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia" di Sleman, Yogyakarta, 28 Januari 2023.

Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memperoleh suara paling tinggi sebagai calon presiden yang dipilih peserta Musra Yogyakarta melalui e-voting. Ia memperoleh 1.074 dari 3.557 suara.

"Di Yogyakarta hasilnya mengajukan kami. Nomor 1, Prabowo menggeser Ganjar Pranowo," kata Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia Relawan Jokowi, Andi Gani Nena Wea dalam jumpa pers, Rabu (1/2/2023).

"Prabowo menghimpun kekuatan dengan 30,19 persen suara memenangkan Musra di Yogyakarta, disusul dengan Ganjar 25,5 persen. Di bawah Pak Ganjar ada Airlangga Hartarto dengan 20,16 persen," ujar dia.

Baca juga: Hasil Musra Kalsel: Mahfud MD, Moeldoko, dan Sandiaga Uno Jadi Figur Cawapres Favorit

Sementara itu, pada bursa cawapres versi Musra Yogyakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD keluar sebagai penghimpun suara terbanyak.

"Menempati posisi nomor 1 adalah Mahfud MD dengan 21,79 persen, menempel dengan sangat ketat Moeldoko di 21,42 persen, dan Ridwan Kamil 10,12 persen jauh sekali," kata Andi.

Berikut nama-nama capres-cawapres versi Musra Yogyakarta:

Calon presiden

1. Prabowo Subianto 1074 (suara) 30,19 persen

2. Ganjar Pranowo 907 (suara) 25,50 persen

3. Airlangga Hartarto 717 (suara) 20,16 persen

4. Mahfud MD 273 (suara) 7,68 persen

5. Sri Sultan Hamengkubuwono (suara) 191 5,37 persen

Baca juga: Musra: Sudah Digelar di 13 Provinsi, Nama Ganjar Pranowo Unggul di 4 Provinsi

6. Moeldoko 172 (suara) 4,84 persen

7. Anies Baswedan 64 (suara) 1,80 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com