Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Pascal Wilmar Yehezkiel
Pemerhati Hukum

Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan FH UGM

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Kompas.com - 01/02/2023, 15:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sebab hukum bukanlah semata-mata ruang hampa atau persoalan hitam putih, melainkan sebagai sarana penegakan kebenaran dan keadilan bagi rakyat, dalam hal ini melalui proses peradilan pidana.

Pada kasus Bharada Eliezer, corak postivisme hukum atau menghamba pada aturan-aturan formal terlihat pada tuntutan JPU. Dalil JPU, tuntutan tersebut sudah sesuai dengan perumusan unsur dan ketentuan pidana dalam KUHP.

Namun, JPU tidak mempertimbagkan faktor lain seperti alasan penghapus pidana dan kedudukan Eliezer sebagai Justice Collaborator yang memudahkan pengungkapan fakta perkara.

Kebijakan hukum JPU tersebut, menurut saya, wajar dengan watak dan karakter lembaga kejaksaan yang diturunkan dari dokrtin “kejaksaan adalah satu (een en ondeelbaar)” sebagai lembaga yang berkarakter birokratis-hierarkis, sentralistik, serta berlaku sistem komando dalam pertanggungjawaban tugas.

Oleh sebab itu, hakim pada perkara ini akan menjadi penentu bukan hanya nasib masa depan Eliezer saja, tetapi wajah penegakan hukum Indonesia apakah berkarakter progresif yang menekankan pada keadilan atau kepastian hukum yang bercorak legisme-positivistik.

Terobosan hakim untuk keadilan

Berbagai putusan pengadilan yang dinilai mencederai masyarakat karena hakim yang bersikap legisme, melahirkan putusan-putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Sebab, hanya mengacu kepada aturan-aturan formal belaka.

Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan “berubah” menjadi medan perang untuk mencari menang (to win the case), sehingga membuat pengadilan masih dianggap sebagai bagian dari sistem hukum formal yang terlepas dengan masyarakat, maka tidak heran kalau dikatakan, pengadilan terisolasi dari dinamika masyarakat (Mahrus Ali:2007).

Sejatinya, hukum melalui sistem peradilan pidana memiliki fungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, menegakkan keadilan dan kebenaran.

Cita hukum tersebut sesuai dengan amanat konstitusional Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta dijabarkan lebih lanjut dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Amanat konstitusi dan undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut tidak akan tercapai jika hakim bersikap pasif, maka perlu adanya sikap aktif (Judicial Activism).

Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Dworkin yang mengatakan peran hakim sesungguhnya harus “membuat hukum” (judge made law). Sebab hakim dalam memutuskan hukum (perkara) tidak dilakukan dengan hanya sekadar membaca teks undang-undang (textual reading) melainkan menggali moral di belakangnya (moral reading).

Cita hukum kekuasaan kehakiman di atas menghendaki hukum yang membebaskan atau hukum progresif.

Hukum progresif pada dasarnya tetap mengakui pentingnya ketentuan hukum yang tertulis dan tidak terikat secara normatif, tapi bebas melakukan terobosan pemikiran hukum demi keadilan.

Bagi penegak hukum progresif, sumber hukum adalah rasa keadilan masyarakat dengan menekankan pada kecerdasan spiritual, yaitu peran hati nurani dalam menyelesaikan perkara hukum yang ditanganinnya.

Paradigma penegak hukum dalam hal ini hakim harus diubah dengan tidak lagi menempatkan hukum sebagai pusatnya, melainkan beralih pada manusia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com