Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius

JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director of Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam menyebut skor indeks persepsi korupsi (IKP) Indonesia tahun 2022 34/100 menunjukkan keadaan demokrasi di tanah air sedang dalam masalah serius.

Sebagai informasi, IKP atau corruption perception index (CPI) mengukur persepsi korupsi di sektor publik.

CPI dirilis oleh Transparency International (TI) dengan mengurutkan 180 negara tingkat korupsi di dunia. Negara dengan skor 0 berarti sangat rawan korupsi sementara 100 bebas korupsi.

“Kalau Indonesia pada titik 34 tepat berada di tengah 30 dan 36 maka ada sesuatu secara demokrasi cukup serius problemnya di sana,” kata Umam dalam konferensi pers Peluncuran CPI di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Umam menyoroti tiga dari sembilan indikator yang digunakan Transparency International dalam mengukur CPI.

Ketiga poin indikator tersebut merosot cukup signifikan pada 2022 yakni, Political Risk Service (PRS) International Country Risk Guide yang merosot 13 poin dari 48 menjadi 35.

Indikator ni mengukur korupsi dalam sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha, serta pembayaran suap untuk izin ekspor/impor.

Kemudian, IMD World Competitiveness Yearbook yang mengukur keberadaan korupsi dalam sistem politik. Indikator ini turun dari 44 ke 39.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Merosot 4 Poin Jadi 34

Selanjutnya, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Asia Risk Guide yang turun dari 32 ke 29. Indikator ini mengukur seberapa parah korupsi di suatu negara.

Ia menuturkan, masing-masing indikator tersebut memang memberikan asesmen dari perspektif bisnis.

Meski demikian, terdapat catatan dari dunia bisnis terhadap penegakan hukum dan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Jadi kualitas demokrasi kita memang kalau kita sekarang menjadi 34 ini adalah pesan terjadi kita sudah mengalami kemunduran demokrasi,” ujar Umam.

Baca juga: Presidensi G20 Indonesia dan Indeks Persepsi Korupsi dalam 7 Klaster

Menurut dia, kemunduran demokrasi itu menjadi semakin parah. Sebab, dalam indikator PRS, korupsi dalam sistem politik, pembayaran suap terkait izin ekspor impor, dan konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha.

Sementara, skor indikator lain yang turun, IMD Competitiveness Yearbook dan PERC Asia Risk Guide juga menjadi satu bentuk koreksi dari dunia bisnis terhadap demokrasi di Indonesia.

“Ada koreksi yang sangat serius dari kalangan dunia bisnis terhadap sistem politik kita, terhadap praktik demokrasi kita, yang kemudian tercermin di sini,” tutur Umam.