Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Tolak Gugatan Berkarya soal Presiden-Wapres Bisa Jabat Lebih dari 2 Periode

Kompas.com - 31/01/2023, 17:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan Partai Beringin Karya (Berkarya) agar presiden dan wakil presiden bisa menjabat lebih dari 2 periode.


"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Selasa (31/1/2023).

Dalam perkara nomor 117/PUU-XX/2022 ini, Partai Berkarya mempersoalkan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Gugat UU Pemilu ke MK, Sekber Prabowo-Jokowi Butuh Kepastian Presiden Dua Periode Boleh Jadi Wapres


Pasal 169 huruf n mengatur bahwa syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

Sementara itu, Pasal 227 huruf i mengatur bahwa salah satu syarat ang harus dilengkapi calon presiden dan wakil presiden adalah surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau

Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Partai Berkarya menilai, ketentuan itu keliru dalam menerjemahkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Partai Berkarya berpandangan, presiden dan wakil presiden dapat kembali mencalonkan diri setelah menjabat selama dua periode dengan memilih pasanan yang berbeda untuk menjadi calon wakil presiden atau calon presidennya.

Baca juga: Perludem: Konstitusi Tutup Ruang Presiden Dua Periode Jadi Cawapres

Namun, dalil tersebut dimentahkan oleh MK. Hakim MK Saldi Isra menyatakan, ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu justru adalah norma yang dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 UUD 1945.

"Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 merupakan panduan yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilihan umum dalam menilai persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden," kata Saldi.

"Selain itu, kedua norma dimaksud adalah untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari degradasi norma Pasal 7 UUD 1945 dimaksud," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Nasional
Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Nasional
Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Nasional
Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Nasional
Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Nasional
Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Nasional
Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com