Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Sebut Watak NU adalah Kekuatan Politik, PBNU Geram: Tidak Benar!

Kompas.com - 31/01/2023, 15:37 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) menuding Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah memanipulasi warga NU atau yang kerap disebut Nahdliyin jelang Pemilu 2024 untuk kepentingan politik praktis.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz merespons dihelatnya acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang digelar partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu kemarin.

Muhaimin dalam acara tersebut menyampaikan kepada pers bahwa watak NU adalah kekuatan politik.

"Tidak usah memanipulasi warga NU, dengan manipulatif seperti itu. Silakan berkompetisi, apa yang jadi gagasan dan cita-cita Anda, kalau rakyat mengafirmasi, pasti dipilih," kata Ishfah kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk Kepentingan Politik, PKB Buka Suara

"Dalam acara itu, disampaikan bahwa watak dasar NU adalah politik. Itu tidak benar. Saya minta Ketua Umum PKB baca kembali Muqaddimah Qanun dan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama," tambahnya.

Ishfah menegaskan bahwa watak dasar sekaligus landasan dan asas berdirinya NU untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan politik.

Ia menambahkan, Nadhliyin memiliki aspirasi politik yang bebas dan tidak ada satu pun pihak yang punya legitimasi untuk mengarahkannya harus mendukung PKB sekalipun partai itu didirikan oleh para ulama NU dan pengurus PBNU era Gus Dur.

"Jadi, (NU) bukan untuk politik. Oleh karena itu, ketika disampaikan bahwa watak dasar NU itu politik, itu jelas-jelas menyalahi, untuk memanipulasi hak atau keputusan warga NU," ujar Ishfah.

Baca juga: PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

Ia menambahkan, bukan baru kali ini saja PKB berupaya untuk mengarahkan suara Nahdliyin.

Menurut Ishfah, PKB harus memulai arah politiknya secara lebih otentik tanpa mengait-ngaitkan diri dengan NU yang memang memiliki basis massa yang besar.

"Kita melihat rekam jejak selama ini, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di PKB ini kan upaya menggalang dukungan dari warga NU. Itu yang dilakukan tanpa diseimbangi dengan perkhidmatan yang cukup terhadap NU," ungkap Ishfah.

"Sudah waktunya PKB berpolitik secara lebih dewasa, jujur, dan bertanggung jawab," pungkasnya.

Sejak Yahya Cholil Staquf menakhodai NU pada akhir Desember 2021, ia sudah menegaskan bahwa ormas Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat politik praktis, juga tidak berafiliasi dengan salah satu kubu/partai politik, termasuk PKB yang memiliki keterkaitan historis.

Baca juga: PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk Kepentingan Politik

Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang diselenggarakan kemarin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta itu, turut mengundang Said Aqil Siradj.

Dalam acara itu, Said, yang kalah perolehan suara dari Yahya Staquf dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU akhir 2021 lalu, turut memaparkan bahwa "PKB adalah NU, dan NU adalah PKB".

Said juga mengungkapkan bahwa PKB merupakan satu-satunya partai politik yang sejalan dengan NU. Menurutnya, orang-orang yang berupaya menjauhkan PKB dari NU adalah orang-orang yang "tidak senang dengan Muhaimin".

PKB buka suara

PKB angkat bicara setelah dituding berupaya memanipulasi nahdliyin untuk kepentingan politik praktis jelang Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid justru menganggap ada penyusup di tubuh pengurus ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

Baca juga: Muhaimin Sebut PKB Garda Terdepan Perjuangkan Aspirasi Warga NU

"Sakkarepmu (suka-suka kamu)! Aku enggak ngurusi mars. Hikmat PKB akan jalan terus dari Satu Abad ini sampai kapan pun," ungkap Jazil kepada Kompas.com, Selasa.

Ia justru menyuruh PBNU tidak mengingkari fakta sejarah bahwa kelahiran PKB dibidani oleh para ulama NU dan pengurus PBNU di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Jazil berujar bahwa hal itu adalah tanggung jawab sejarah dan PKB akan terus memikulnya.

"Justru yang perlu diwaspadai itu adalah para penumpang gelap yang menyusup di tubuh PBNU," ucap dia. "Karena mereka itu yang sering mengatasnamakan NU untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Jazil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com