Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Beda dari PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Kompas.com - 31/01/2023, 10:44 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menduga, peresmian Koalisi Perubahan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih akan terkendala perdebatan soal sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang sudah tampak legawa jika bukan kadernya yang ditunjuk sebagai calon RI-2.

Namun, menurut Adi, Demokrat mematok harga mati, bahwa ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), harus jadi cawapres.

"Bagi PKS mungkin tidak memaksakan cawapres, tapi tidak bagi Demokrat. Demokrat tentu harga mati bagi AHY," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Sedianya, Demokrat telah menyatakan dukungan buat Anies maju sebagai calon presiden (capres). Namun, Adi mengatakan, tak ada jaminan dari partai berlambang bintang mercy itu tetap mendukung Anies seandainya AHY tak dipilih jadi cawapres.

Menurut Adi, Demokrat sendiri sadar bahwa Koalisi Perubahan tak bisa berjalan tanpa mereka. Keinginan Nasdem mengusung Anies di panggung Pilpres 2024 mungkin gagal jika AHY dan jajarannya bermanuver.

Dengan situasi demikian, tak heran jika Demokrat berani memasang AHY sebagai cawapres harga mati.

"Nasdem itu pilihannya cuma PKS dan Demokrat, yang lain kan partai-partai berusaha menutup diri," ujar Adi.

Baca juga: PKS Dukung Anies Capres, Demokrat: Langkah Pembentukan Koalisi Perubahan Terjawab

Kendati demikian, Adi mengatakan, upaya Partai Demokrat dan PKS menyatakan dukungan buat Anies merupakan langkah maju buat Koalisi Perubahan.

Namun, butuh konsistensi dari keduanya sampai pendaftaran capres-cawapres peserta Pemilu 2024 resmi dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober mendatang.

Adi bilang, selama nama capres-cawapres belum didaftarkan, masih terbuka peluang buat partai-partai koalisi bubar jalan, tak terkecuali Demokrat.

"Sebelum daftar resmi ke KPU, semua poros politik yang ada saat ini, termasuk poros Koalisi Perubahan sangat mungkin bubar jalan," tutur dia.

Adapun sosok Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres yang akan diusung Partai Nasdem sejak awal Oktober lalu.

Belakangan, Demokrat juga menyatakan dukungannya terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu. Terbaru, PKS turut menyatakan sikap.

"PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasyid Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20 persen," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Manuver Nasdem Temui Gerindra-PKB, Tinggalkan PKS-Demokrat?

Sejak lama, Nasdem, Demokrat, dan PKS memang telah mewacanakan untuk berkoalisi. Namun, sampai saat ini ketiga partai belum juga resmi berkongsi.

Perihal cawapres disinyalir menjadi kendala. Demokrat bersikukuh mengajukan nama AHY sebagai calon RI-2.

Sementara, PKS ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang mendampingi Anies.

Adapun Nasdem sempat menyatakan partainya ingin sosok cawapres di luar ketiga partai demi mengutamakan prinsip keadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com