Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

Kompas.com - 31/01/2023, 11:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meminta semua pihak untuk mengakhiri politik identitas.

Pria yang karib disapa Gus Yahya itu menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan mantan Ketum PBNU Said Aqil Siradj yang menyebut bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi satu-satunya partai yang sejalan dan senapas dengan NU.

"Tapi paling penting adalah bagaimana supaya politik identitas itu diakhiri. Supaya identitas tidak dijadikan senjata politik, termasuk identitas NU," kata Yahya ditemui di Menara Kompas usai acara Gagas RI, Senin (30/1/2023) malam.

Baca juga: PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk Kepentingan Politik

Ia pun menilai bahwa pernyataan Said mengenai hal itu ada benarnya. Sebab, PKB diinisiasi pembentukannya oleh para ulama NU. Namun, ada kalanya PKB dan NU tidak sejalan.

"Ya saya lihat sih dari pengalaman ya, kadang kadang enggak sejalan juga PKB dengan NU itu. Jadi, ya, kan itu lagipula ini bukan soal apakah kita setuju dengan PKB atau tidak, walaupun banyak hal enggak setuju juga," jelasnya.

Menambahkan soal politik identitas, Yahya berharap agar hal itu tidak terus menerus muncul pada masa-masa pemilu selanjutnya. 

Baca juga: Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Ia pun berharap agar para tokoh politik yang mencalonkan diri baik sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 maupun calon presiden di Pilpres 2024, tidak membawa identitas NU.

"Melainkan atas nama kredibilitas masing masing, atas nama track record masing masing, kapasitas masing masing, prestasi masing masing. Jangan lalu mengatasnamakan NU," pungkas Yahya.

Sebelumnya diberitakan, Said Aqil Siradj menyatakan, PKB adalah satu-satunya partai yang sejalan dan senapas dengan NU.

Hal ini ia sampaikan saat berbicara dalam acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU yang diselenggarakan PKB di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin.

"Satu-satunya Partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB, ini apa adanya yang saya ngomong apa adanya, enggak bisa meninggalkan sejarah," kata Said, Senin.

Dia menuturkan, sejarah mencatat bahwa pada 1998 silam ada Tim Lima yang dibentuk PBNU untuk menggagas partai politik untuk menaungi aspirasi warga NU, partai ini kelak menjadi PKB.

Tim Lima itu terdiri dari para pengurus PBNU yang saat itu sedang menjabat yakni dirinya, Ma'ruf Amin, M Dawam Anwar, M Rozky Munir, dan Ahmad Bagja.

Baca juga: Jutaan Nahdliyin Bakal Hadiri 1 Abad NU di Sidoarjo, PBNU Serukan Kader NU Turun Gunung

Tim Lima, kata Said, dibantu oleh Tim Sembilan yang anggotanya juga berlatar belakang kader NU, salah satunya adalah Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB saat ini.

Ia menyebutkan, Tim Lima dan Tim Sembilan bekerja berbekal surat keputusan dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ketua umum PBNU saat itu.

"Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Enggak mungkin, enggak mungkin, itu melupakan sejarah itu," ujar Said.

Baca juga: Suara Wapres hingga PBNU Tanggapi Aksi Bakar Al Quran Politikus Swedia

"Itu karena enggak senang dengan Pak Muhaimin barangkali yang ngomong gitu itu," imbuh dia.

Said juga berpendapat bahwa nilai-nilai yang dianut PKB dan NU juga sama yakni Islam ahlussunnah wal jamaah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Kesimpulan Tim Anies-Muhaimin yang Akan Diserahkan ke MK: Ada Pelanggaran Terukur, KPU Berpihak ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Soroti Ketegangan Iran-Israel, Pengamat: Perang di Timur Tengah Bisa Menjurus ke Perang Dunia III

Nasional
Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Finalisasi Kesimpulan, Yusril dkk Yakin MK Bakal Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

RI Dinilai Bisa Turun Tangan Lakukan Upaya Berikut untuk Hentikan Serangan Iran ke Israel

Nasional
Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Nasional
Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com