Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Kompas.com - 31/01/2023, 07:48 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk Anies Baswedan bakal berimbas ke konstelasi politik menuju Pemilu 2024.

Partai-partai politik lain diprediksi segera mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) mereka menyusul langkah PKS dan Demokrat.

"Dukungan PKS dan Demokrat ini akan memprovokasi poros yang lain untuk segera mengumumkan siapa jagoannya," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: PKS Bakal Deklarasi Dukung Anies 24 Februari, Ada Peluang Dipercepat

Kendati sejumlah poros koalisi telah terbentuk, memang, hingga kini belum ada satu pun yang mengumumkan pasangan capres-cawapres secara resmi.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) misalnya, meski telah dideklarasikan sejak lama, kongsi ketiga partai belum punya sosok calon RI-1 dan RI-2.

Sementara, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digagas Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejauh ini baru mewacanakan hendak mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, tapi belum sepakat soal nama cawapres.

Menurut Adi, setelah ini, koalisi partai-partai politik akan berhitung siapa capres-cawapres yang akan mereka jagokan untuk menjadi lawan Anies di gelanggang pemilihan, tak terkecuali PDI Perjuangan.

Baca juga: PKS Tegaskan Dukung Anies Baswedan Capres, Akhiri Spekulasi Publik

Dari sembilan partai politik di Parlemen, hanya PDI-P yang sampai saat ini masih bungkam ihwal pencapresan. Bursa capres partai penguasa itu sejauh ini masih berkutat pada dua nama, antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.

"Termasuk PDI-P juga akan bergerak cepat kira-kira siapa jagoan yang akan diusung," ujar Adi.

Namun begitu, Adi menilai, meski Anies telah mengantongi dukungan dari PKS dan Demokrat, mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum dipastikan mendapat tiket pencapresan 2024.

Sebab, menurutnya, PKS dan Demokrat baru sebatas menyampaikan pernyataan pengantar saja, bukan deklarasi dukungan resmi sebagaimana yang dilakukan Partai Nasdem pada awal Oktober lalu.

Untuk mengunci dukungan, kata Adi, Nasdem, PKS, dan Demokrat harus meresmikan koalisi dan bersama-sama mendeklarasikan pencapresan Anies.

"Demokrat sama PKS itu kan baru sebatas pengantar. Tinggal ditunggu apakah dalam beberapa waktu ke depan ini baik PKS ataupun Demokrat akan melakukan hal yang sama dengan Nasdem atau tidak (mendeklarasikan Anies secara resmi)," kata Adi.

Lagi pula, lanjut Adi, peta koalisi masih sangat mungkin berubah sebelum pendaftaran capres cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibuka pada Oktober mendatang.

"Sebelum daftar resmi ke KPU, semua poros politik yang ada saat ini, termasuk poros Koalisi Perubahan sangat mungkin bubar jalan," tutur Adi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com