Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PAN-RB: Pemda Tak Harus Sering ke Jakarta untuk Bahas Program

Kompas.com - 30/01/2023, 22:22 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, pemerintah daerah (pemda) tak harus sering ke Jakarta untuk membahas program-program tertentu yang hendak dijalankan.

“Kalau perlu ke depan teman-teman pemda tak harus sering ke Jakarta. Pemerintah, kementerian/lembaga, bisa bersama-sama menjelaskan program-programnya dengan (misalnya) zoom meeting (karena) kalau dari daerah harus ke Jakarta setiap konsultasi urusan tertentu, pasti perjalanan dinasnya akan mahal,” ucap dia dalam "Peluncuran Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020" di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin (31/1/2023).

Menimbang hal tersebut, pihaknya sudah membuka ruang konsultasi yang dapat dihubungi oleh pemda untuk mengetahui berbagai persoalan terkait PAN-RB.

Baca juga: Klarifikasi Menteri PAN-RB soal Anggaran Kemiskinan Banyak Tersedot untuk Studi Banding dan Rapat di Hotel

 

Persoalan tersebut mulai dari perihal sumber daya manusia (SDM) aparatur, pelayanan publik, reformasi birokrasi akuntabilitas aparatur dan pengawasan, hingga kelembagaan dan tata laksana.

Karena itu, ia menekankan, pemda agar memaksimalkan anggaran demi keperluan terwujudnya berbagai program setiap daerah.

“Kecuali yang penting-penting saja, teman-teman bisa datang ke Jakarta," kata dia.

Lebih lanjut, Azwar Anas mengingatkan pemda tak menghabiskan anggaran besar untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang tak berkaitan dengan tujuan program yang dimaksud.

"Sejak kemarin kan saya bicara tata kelola. Tata kelola logical framework supaya teman-teman di daerah juga nyambung antara program dan aksi di lapangan," ujar Azwar.

Ia mencontohkan, jika pemda hendak menurunkan angka stunting, seharusnya anggaran lebih banyak dikeluarkan untuk menangani stunting seperti membeli protein untuk bayi di bawah dua tahun dan ibu hamil, bukan dikeluarkan lebih banyak untuk sosialisasi tentang stunting.

Baca juga: Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PAN-RB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Begitu pula jika hendak mengentaskan kemiskinan, anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Saat ini, anggaran kemiskinan yang tersebar di 17 kementerian/lembaga yaitu Rp 431 triliun.

Namun, data di Kementerian Keuangan yang tercakup di dalam program Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), total anggaran untuk mengentaskan kemiskinan di pemda dan lain sebagainya mencapai Rp 526 triliun, sehingga diharapkan anggaran ini tersalurkan secara efisien.

“Tolong jangan salah kutip, nanti Rp 500 triliun dibilang habis buat jalan dinas, wah ini kemarin saya ditelepon banyak orang. Jadi saya mencontohkan bagaimana tata kelola ini penting,” ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com