Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/01/2023, 22:22 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, pemerintah daerah (pemda) tak harus sering ke Jakarta untuk membahas program-program tertentu yang hendak dijalankan.

“Kalau perlu ke depan teman-teman pemda tak harus sering ke Jakarta. Pemerintah, kementerian/lembaga, bisa bersama-sama menjelaskan program-programnya dengan (misalnya) zoom meeting (karena) kalau dari daerah harus ke Jakarta setiap konsultasi urusan tertentu, pasti perjalanan dinasnya akan mahal,” ucap dia dalam "Peluncuran Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020" di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin (31/1/2023).

Menimbang hal tersebut, pihaknya sudah membuka ruang konsultasi yang dapat dihubungi oleh pemda untuk mengetahui berbagai persoalan terkait PAN-RB.

Baca juga: Klarifikasi Menteri PAN-RB soal Anggaran Kemiskinan Banyak Tersedot untuk Studi Banding dan Rapat di Hotel

 

Persoalan tersebut mulai dari perihal sumber daya manusia (SDM) aparatur, pelayanan publik, reformasi birokrasi akuntabilitas aparatur dan pengawasan, hingga kelembagaan dan tata laksana.

Karena itu, ia menekankan, pemda agar memaksimalkan anggaran demi keperluan terwujudnya berbagai program setiap daerah.

“Kecuali yang penting-penting saja, teman-teman bisa datang ke Jakarta," kata dia.

Lebih lanjut, Azwar Anas mengingatkan pemda tak menghabiskan anggaran besar untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang tak berkaitan dengan tujuan program yang dimaksud.

"Sejak kemarin kan saya bicara tata kelola. Tata kelola logical framework supaya teman-teman di daerah juga nyambung antara program dan aksi di lapangan," ujar Azwar.

Ia mencontohkan, jika pemda hendak menurunkan angka stunting, seharusnya anggaran lebih banyak dikeluarkan untuk menangani stunting seperti membeli protein untuk bayi di bawah dua tahun dan ibu hamil, bukan dikeluarkan lebih banyak untuk sosialisasi tentang stunting.

Baca juga: Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PAN-RB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Begitu pula jika hendak mengentaskan kemiskinan, anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Saat ini, anggaran kemiskinan yang tersebar di 17 kementerian/lembaga yaitu Rp 431 triliun.

Namun, data di Kementerian Keuangan yang tercakup di dalam program Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), total anggaran untuk mengentaskan kemiskinan di pemda dan lain sebagainya mencapai Rp 526 triliun, sehingga diharapkan anggaran ini tersalurkan secara efisien.

“Tolong jangan salah kutip, nanti Rp 500 triliun dibilang habis buat jalan dinas, wah ini kemarin saya ditelepon banyak orang. Jadi saya mencontohkan bagaimana tata kelola ini penting,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com