Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Kompas.com - 27/01/2023, 14:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang bebas dari korupsi.

"Saya pikir kalau pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya terus memperkecil tingkat korupsi itu, meminimalisir dengan berbagai upaya," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Jumat (27/1/2023).

Baca juga: Jaksa Agung: Bohong kalau Satu Kabupaten Itu Enggak Ada Korupsinya

Ma'ruf menuturkan, upaya mengurangi korupsi antara lain dilakukan dengan mengadakan wilayah bebas korupsi dan zona antikorupsi di instansi-instansi pemerintah daerah.

Pemerintah juga menyiapkan mal pelayanan publik (MPP) supaya layanan pemerintah dapat diakses secara lebih cepat, murah, dan tanpa ada pungutan liar.

Di sisi lain, Ma'ruf menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

"Tiga (fungsi) ini oleh KPK dijalankan secara simultan dan itu merupakan bagian upaya untuk menekan ya memperkecil adanya korupsi," ujar Ma'ruf.

Dalam acara rapat koordinasi inspektur daerah seluruh Indonesia pada Rabu (25/1/2023) lalu, Burhanuddin mengaku yakin tidak ada satu pun pemerintah daerah di Indonesia yang bebas dari korupsi.

"Di kabupaten masak nakal semua? Ya enggak. Walaupun saya yakin enggak ada pemda yang tidak ada korupsinya, yakin sekali. Pasti teman-teman para inspektorat merasakan itu," ujar Burhanuddin.

"Bohong kalau satu kabupaten itu enggak ada korupsinya. Benar apa enggak?" kata dia.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diselidiki, ICW: Baca Data Korupsi Politik KPK

Menurut Burhanuddin, korupsi paling rawan terjadi ketika memasuki masa pemilihan pemimpin di daerah.

"Perangkatnya, mulai dari asisten, semua, berulah. Walaupun sekarang sudah enggak boleh. Tapi tetap saja like and dislike masih ada," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com