Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Kompas.com - 27/01/2023, 14:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang bebas dari korupsi.

"Saya pikir kalau pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya terus memperkecil tingkat korupsi itu, meminimalisir dengan berbagai upaya," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Jumat (27/1/2023).

Baca juga: Jaksa Agung: Bohong kalau Satu Kabupaten Itu Enggak Ada Korupsinya

Ma'ruf menuturkan, upaya mengurangi korupsi antara lain dilakukan dengan mengadakan wilayah bebas korupsi dan zona antikorupsi di instansi-instansi pemerintah daerah.

Pemerintah juga menyiapkan mal pelayanan publik (MPP) supaya layanan pemerintah dapat diakses secara lebih cepat, murah, dan tanpa ada pungutan liar.

Di sisi lain, Ma'ruf menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

"Tiga (fungsi) ini oleh KPK dijalankan secara simultan dan itu merupakan bagian upaya untuk menekan ya memperkecil adanya korupsi," ujar Ma'ruf.

Dalam acara rapat koordinasi inspektur daerah seluruh Indonesia pada Rabu (25/1/2023) lalu, Burhanuddin mengaku yakin tidak ada satu pun pemerintah daerah di Indonesia yang bebas dari korupsi.

"Di kabupaten masak nakal semua? Ya enggak. Walaupun saya yakin enggak ada pemda yang tidak ada korupsinya, yakin sekali. Pasti teman-teman para inspektorat merasakan itu," ujar Burhanuddin.

"Bohong kalau satu kabupaten itu enggak ada korupsinya. Benar apa enggak?" kata dia.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diselidiki, ICW: Baca Data Korupsi Politik KPK

Menurut Burhanuddin, korupsi paling rawan terjadi ketika memasuki masa pemilihan pemimpin di daerah.

"Perangkatnya, mulai dari asisten, semua, berulah. Walaupun sekarang sudah enggak boleh. Tapi tetap saja like and dislike masih ada," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com