Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Kompas.com - 26/01/2023, 23:42 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan membangun sistem pemantauan maritim nasional atau National Maritime Surveillance System (NMSS) di 35 titik di berbagai wilayah Indonesia.

"Jadi rencana ada 35 titik seluruh Indonesia yang akan dipasang NMSS," ujar Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dalam siaran pers Pusat Penerangan TNI, Jumat (26/1/2023).

Dari 35 titik itu, Bakamla memprioritaskan pembangunan NMSS di Kabupaten Bengkalis, Riau.

"Tahun ini Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah yang masuk dalam program prioritas pembangunan," kata Aan.

Baca juga: Prediksi Ancaman 2023, Bakamla: Eskalasi Konflik Laut China Selatan Berpotensi Naik

"Paling tidak tahun ini, kita akan bangun ada shelter. Kemudian ada radar, ada long range camera, dan ada sarana komunikasi dan informasi,” ucap Aan.

Aan berharap, begitu NMSS dibangun, nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi putra-putri Bengkalis.

"Bakamla mengharapkan ada putra-putri Bengkalis bisa bergabung di Bakamla dan nanti kita tempatkan di Stasiun Bengkalis. Bisa juga di Mabes Bakamla ataupun di kapal-kapal Bakamla," kata Aan.

Baca juga: Bakamla Sebut Pencurian Ikan dan Penyelundupan Jadi Ancaman Paling Serius Keamanan Laut Indonesia

Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan, pihaknya menyiapkan lahan sekitar 9.000 meter persegi untuk pembangunan NMSS.

“Besar harapan lahan yang kami hibahkan seluas 9.000 meter persegi dapat segera dibangun dan mohon saat perekrutan pegawai Bakamla dapatnya untuk prioritaskan putra-putri daerah Bengkalis,” kata Kasmarni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com