Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum, Bachtiar, menyebut bahwa perubahan sistem pemilu di tengah tahapan yang sudah berjalan sejak 14 Juni 2022 dapat menimbulkan gejolak.

Bachtiar menyampaikan ini ketika membacakan pandangan pemerintah terkait uji materi sistem pemilu legislatif proporsional terbuka pada perkara nomor 114/PUU-XX/2022.

"Proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 saat ini sedang berjalan, sehingga perubahan yang bersifat mendasar terhadap sistem pemilihan umum di tengah proses tahapan pemilu yang tengah berjalan berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik, baik di partai maupun masyarakat," ungkap Bachtiar di muka sidang, Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Tikung DPR di Sidang MK, PDI-P Minta Mahkamah Kabulkan Permohonan Sistem Proporsional Tertutup

Ia menambahkan, bahwa pilihan politik untuk menerapkan sistem proporsional terbuka dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan hasil musyawarah para pembentuk undang-undang.

Menurutnya, keputusan untuk memilih sistem itu sudah memperhatikan kondisi objektif proses transisi demokrasi Indonesia yang masih memerlukan penguatan subsistem politik dengan dalam berbagai aspek, karena sistem proporsional tertutup diterapkan Indonesia di era Orde Baru.

Pertimbangan itu meliputi, kata Bachtiar, berbagai aspek.

Baca juga: Sidang MK, DPR: Sistem Proporsional Tertutup Bikin Perpecahan Parpol karena Rebutan Izin Ketum

"Antara lain penguatan sistem kepartaian, budaya politik, perilaku pemilih, hak kebebasan berpendapat, kemajemukan ideologi, kepentingan, dan aspirasi politik masyarakat yang direpresentasikan oleh parpol," kata Bachtiar.

Sidang pleno hari ini beragendakan mendengarkan keterangan DPR, Presiden, pihak terkait KPU. Sidang ditunda sehingga keterangan KPU dibacakan pekan depan.

Sementara itu, DPR yang diwakili Komisi III menegaskan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup. Namun, fraksi PDI-P yang pandangannya dibacakan di sela pembacaan pandangan DPR, menyatakan persetujuan atas sistem proporsional tertutup.