Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/01/2023, 07:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinilai aneh untuk diterapkan pada penyelenggaraan pemilu secara serentak antara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

Manajer program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menegaskan bahwa presidential threshold tidak relevan dengan esensi pemilu serentak.

"Esensi pemilu serentak kan sebetulnya partai politik yang menjadi peserta pemilu bisa mengajukan pasangan capres, sehingga ide pasangan capres ini bisa disatukan dengan parpol yang mengusung," kata Fadli dalam talkshow GASPOL! Kompas.com, dikutip Kamis (26/1/2023).

Baca juga: Partai Gelora Anggap Pemilu Serentak 2024 Bisa Bikin Pileg Tak Laku

"Sehingga ini menarik minat pemilih menjatuhkan pilihan, atau yang disebut coattail effect, efek ekor jas itu," tambahnya.

Namun, cita-cita ideal dari pemilihan serentak ini justru dinilai diamputasi dengan presidential threshold dengan ambang yang amat tinggi, yaitu 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional hasil pemilu sebelumnya.

Di Indonesia yang menganut sistem presidensial, isu mayor setiap kali pemilu menjelang hampir pasti seputar pencapresan. Hal ini, ungkap Fadli, merupakan konsekuensi yang tidak terelakkan dari sistem presidensial.

Sekjen Partai Gelora Mahfuz SidikKompas.com/Dani Prabowo Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik

Imbasnya, pemilihan legislatif bakal kurang pamor. Padahal, pileg tak kalah penting.

Keadaan dianggap semakin berat bagi partai-partai politik pendatang baru yang memerlukan waktu dan upaya ekstra untuk memperkenalkan program, caleg, dan visi-misi mereka.

"Tantangannya bukan mengubah pemilu serentaknya, tapi menghilangkan ambang batas pencalonan presiden itu," ucap Fadli.

Baca juga: KPU Minta NU dan Muhammadiyah Sisipkan Pendidikan Pemilu dalam Forum Keagamaan

Namun demikian, meskipun ketentuan presidential threshold ini sudah berulang kali digugat ke Mahkamah Konstitusi, namun MK hingga sekarang belum pernah mengabulkan satu pun gugatan itu.

Keberatan parpol baru

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, sependapat dengan Fadli. Menurutnya, pengambil kebijakan seharusnya memilih salah satu antara mempertahankan ambang batas pencalonan presiden atau mempertahankan keserentakan pemilu.

"Kalau serentak itu mau dipertahankan, maka tidak ada lagi syarat minimal 20 persen. Jadi semua parpol bisa mengajukan calonnya," kata Mahfuz dalam talkshow GASPOL.

"Di situ kemudian bisa ada kesebangunan ide dan kepentingan setiap parpol antara agenda pileg dan pilpresnya," ia menambahkan.

Ia menilai, dipertahankannya dua hal tersebut merupakan anomali tata negara dan kepemiluan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek Suardika, juga berpendapat senada.

Baca juga: Ketum PKN: Partai Baru Dipersulit dengan Kastanisasi dalam Pemilu

Menurutnya, struktur kebijakan kepemiluan yang didesain DPR RI dan pemerintah telah membonsai asa partai-partai politik pendatang baru dalam pemilu serentak dengan keberadaan presidential threshold.

"Kami, 4 partai politik baru ini, punya apa? Kursi enggak ada, suara sah enggak punya, capres tidak punya juga karena syarat mengusung capres ya dua itu tadi," kata Pasek dalam talkshow GASPOL.

Padahal, undang-undang secara tegas mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik peserta pemilu.

Ketua Umum PKN Gede Pasek SuardikaKompas.com/Dani Prabowo Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika

Sejak 14 Desember 2022, KPU RI telah menetapkan 17 partai politik nasional untuk bertarung sebagai peserta Pemilu 2024, disusul Partai Ummat setelah proses mediasi sengketa berhasil mencapai sepakat di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga total ada 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

"Siapa peserta pemilu (2024)? Ya, yang disahkan KPU tanggal 14 Desember 2022. Berarti seharusnya mereka bisa semua dong," ungkap Pasek.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.