Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Gelora Anggap Pemilu Serentak 2024 Bisa Bikin Pileg Tak Laku

Kompas.com - 26/01/2023, 06:25 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, menganggap pemilu serentak berpotensi membuat pemilihan legislatif (pileg) tidak dilirik oleh publik.

Menurutnya, hal ini sudah tampak sejak konsep pemilu serentak digelar pada 2019 lalu.

"Pengalaman kita di 2019 yang lalu, ternyata di masyarakat bawah isu pilpres itu lebih dominan ketimbang pileg. Jadi perbincangan orang itu tentang capres, pileg itu luput dari perhatian mereka," ujar Mahfuz dalam talkshow GASPOL! Kompas.com, dikutip Kamis (26/1/2023).

Ia khawatir hal ini bakal memengaruhi kualitas pileg itu sendiri. Terlebih, pada Pemilu 2024, kesepakatan politik antara kekuatan partai politik lama di DPR RI, pemerintah, dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu menghasilkan keputusan bahwa masa kampanye hanya 75 hari.

Baca juga: KPU Berharap, Pilpres-Pilkada Digelar pada Tahun yang Sama Kurangi Ketegangan Politik

"Kalau saat kampanye yang cuma 75 hari itu masyarakat didominasi kampanye capres, terus orang jadi tidak mendapatkan informasi dong apa program partai politik, program caleg, visi-misi, perbedaan antara calon satu dan lain, karena semua didominasi isu capres," jelas Mahfuz.

"Menurut saya keputusan politik untuk menggabungkan pileg dan pilpres bersamaan waktunya mensubordinasi bahkan menegasikan keberadaan pemilu legislatif sebenarnya," lanjutnya.

Keadaan ini dinilai sangat memberatkan bagi partai-partai politik pendatang baru, yakni Gelora, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Ummat.

Sebagai debutan, partai politik baru dinilai membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat memperkenalkan diri, caleg, program, dan visi-misi mereka kepada calon pemilih.

Namun, cita-cita ideal itu terbentur dengan masa kampanye yang hanya 75 hari, di mana dalam waktu singkat itu mereka harus bertempur dengan propaganda partai-partai lama serta isu pencalonan presiden yang lebih dominan.

"Kalau keserentakan itu mau dipertahankan, maka syaratnya tidak ada lagi syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com