Partai Gelora Anggap Pemilu Serentak 2024 Bisa Bikin Pileg Tak Laku

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, menganggap pemilu serentak berpotensi membuat pemilihan legislatif (pileg) tidak dilirik oleh publik.

Menurutnya, hal ini sudah tampak sejak konsep pemilu serentak digelar pada 2019 lalu.

"Pengalaman kita di 2019 yang lalu, ternyata di masyarakat bawah isu pilpres itu lebih dominan ketimbang pileg. Jadi perbincangan orang itu tentang capres, pileg itu luput dari perhatian mereka," ujar Mahfuz dalam talkshow GASPOL! Kompas.com, dikutip Kamis (26/1/2023).

Ia khawatir hal ini bakal memengaruhi kualitas pileg itu sendiri. Terlebih, pada Pemilu 2024, kesepakatan politik antara kekuatan partai politik lama di DPR RI, pemerintah, dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu menghasilkan keputusan bahwa masa kampanye hanya 75 hari.

Baca juga: KPU Berharap, Pilpres-Pilkada Digelar pada Tahun yang Sama Kurangi Ketegangan Politik

"Kalau saat kampanye yang cuma 75 hari itu masyarakat didominasi kampanye capres, terus orang jadi tidak mendapatkan informasi dong apa program partai politik, program caleg, visi-misi, perbedaan antara calon satu dan lain, karena semua didominasi isu capres," jelas Mahfuz.

"Menurut saya keputusan politik untuk menggabungkan pileg dan pilpres bersamaan waktunya mensubordinasi bahkan menegasikan keberadaan pemilu legislatif sebenarnya," lanjutnya.

Keadaan ini dinilai sangat memberatkan bagi partai-partai politik pendatang baru, yakni Gelora, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Ummat.

Sebagai debutan, partai politik baru dinilai membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat memperkenalkan diri, caleg, program, dan visi-misi mereka kepada calon pemilih.

Namun, cita-cita ideal itu terbentur dengan masa kampanye yang hanya 75 hari, di mana dalam waktu singkat itu mereka harus bertempur dengan propaganda partai-partai lama serta isu pencalonan presiden yang lebih dominan.

"Kalau keserentakan itu mau dipertahankan, maka syaratnya tidak ada lagi syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen," pungkasnya.