Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Demokrat dan PKS untuk Deklarasi Bersama, Nasdem: Masa Kita Terus yang Kebelet?

Kompas.com - 18/01/2023, 05:19 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya memilih menunggu ajakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk deklarasi bersama Koalisi Perubahan.

Menurut dia, Nasdem sudah pernah mengusulkan deklarasi dilakukan 10 November 2022. Maka, saat ini giliran bakal mitra koalisinya yang memberikan usulan.

“Kami justru yang ingin menunggu tawaran dari teman-teman yang lain. Ya masa Nasdem terus yang kebelet?” tutur Willy dihubungi wartawan, Selasa (17/1/2023).

Ia menuturkan Nasdem tak ingin nampak dominan dalam proses penjajakan koalisi.

Sebab, kesepakatannya, Koalisi Perubahan menjunjung prinsip kesetaraan antar ketiga partai politik (parpol).

Baca juga: Demokrat Yakin Isu Reshuffle Tak Pengaruhi Pembentukan Koalisi Perubahan

“Saya bilang tadi, equal partnership, kita bareng-bareng. Oke kawan-kawan maunya kapan silakan rembuk di internalnya,” kata dia.

“Kami posisinya stand by saja. Jadi Nasdem dalam posisi on call,” ungkapnya.

Terakhir, ia menyinggung pesan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang meminta proses penjajakan koalisi tak dilakukan dengan saling memaksa satu sama lain.

Surya meminta agar penentuan figur calon wakil presiden (cawapres) dikembalikan kepada Anies.

“Pak Surya ini pesan, jadi ya kita kan sudah serahkan (urusan cawapres) kepada Mas Anies. Mas Anies nanti yang akan menentukan,” imbuh dia.

Baca juga: Pesimistis Koalisi Perubahan Terbentuk, Pengamat: Siapa Ketua Kelasnya?

Diketahui, Koalisi Perubahan tak kunjung terbentuk hingga saat ini. Meskipun ketiga parpol terus mengklaim melakukan komunikasi yang intensif.

Salah satu ganjalannya soal belum sepakatnya Demokrat, Nasdem, PKS terkait figur cawapres.

Selain itu, Nasdem dan Demokrat juga nampak tak memiliki pandangan yang sama soal deklarasi bersama.

Nasdem ingin deklarasi Koalisi Perubahan dilakukan hanya dengan pengusungan Anies sebagai capres.

Alasannya, penentuan cawapres merupakan salah satu strategi pemenangan, sehingga bisa dilakukan belakangan.

Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin mendeklarasikan koalisi sepaket dengan pengusungan capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com