Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Demokrat dan PKS untuk Deklarasi Bersama, Nasdem: Masa Kita Terus yang Kebelet?

Kompas.com - 18/01/2023, 05:19 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pihaknya memilih menunggu ajakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat untuk deklarasi bersama Koalisi Perubahan.

Menurut dia, Nasdem sudah pernah mengusulkan deklarasi dilakukan 10 November 2022. Maka, saat ini giliran bakal mitra koalisinya yang memberikan usulan.

“Kami justru yang ingin menunggu tawaran dari teman-teman yang lain. Ya masa Nasdem terus yang kebelet?” tutur Willy dihubungi wartawan, Selasa (17/1/2023).

Ia menuturkan Nasdem tak ingin nampak dominan dalam proses penjajakan koalisi.

Sebab, kesepakatannya, Koalisi Perubahan menjunjung prinsip kesetaraan antar ketiga partai politik (parpol).

Baca juga: Demokrat Yakin Isu Reshuffle Tak Pengaruhi Pembentukan Koalisi Perubahan

“Saya bilang tadi, equal partnership, kita bareng-bareng. Oke kawan-kawan maunya kapan silakan rembuk di internalnya,” kata dia.

“Kami posisinya stand by saja. Jadi Nasdem dalam posisi on call,” ungkapnya.

Terakhir, ia menyinggung pesan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang meminta proses penjajakan koalisi tak dilakukan dengan saling memaksa satu sama lain.

Surya meminta agar penentuan figur calon wakil presiden (cawapres) dikembalikan kepada Anies.

“Pak Surya ini pesan, jadi ya kita kan sudah serahkan (urusan cawapres) kepada Mas Anies. Mas Anies nanti yang akan menentukan,” imbuh dia.

Baca juga: Pesimistis Koalisi Perubahan Terbentuk, Pengamat: Siapa Ketua Kelasnya?

Diketahui, Koalisi Perubahan tak kunjung terbentuk hingga saat ini. Meskipun ketiga parpol terus mengklaim melakukan komunikasi yang intensif.

Salah satu ganjalannya soal belum sepakatnya Demokrat, Nasdem, PKS terkait figur cawapres.

Selain itu, Nasdem dan Demokrat juga nampak tak memiliki pandangan yang sama soal deklarasi bersama.

Nasdem ingin deklarasi Koalisi Perubahan dilakukan hanya dengan pengusungan Anies sebagai capres.

Alasannya, penentuan cawapres merupakan salah satu strategi pemenangan, sehingga bisa dilakukan belakangan.

Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin mendeklarasikan koalisi sepaket dengan pengusungan capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com