Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Nasdem Sebut Pertemuan Paloh dan Luhut Tak Bahas "Reshuffle"

Kompas.com - 16/01/2023, 19:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyatakan, pertemuan antara Ketua Umum Surya Paloh dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di London tidak membicarakan isu reshuffle kabinet.

Plate menegaskan, pembicaraan mengenai reshuffle kabinet merupakan wewenang Presiden Joko Widodo, bukan menteri-menterinya.

"Apalagi kalau ngomong reshuffle, ngomong reshuffle terlalu jauh. Omong reshuffle itu haknya Bapak Presiden, bukan haknya para menteri," kata Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Baca juga: Luhut Bertemu Surya Paloh di London, Apakah Bahas Reshuffle dan Anies?

Plate juga meminta agar pertemuan itu tidak ditafsirkan sebagai agenda tunggal yakni membicarakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengingatkan bahwa pada 2024 mendatang tidak hanya ada pilpers, tetapi juga pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Menteri Komunikasi dan Informatika itu berpandangan, pertemuan antara Luhut dan Paloh merupakan hal yang positif.

"Kalau masih bisa bertemu, itu baik. Apalagi kalau yang bertemu para tokoh-tokoh sesenior mereka yang punya komitmen yang tinggi untuk Indonesia," kata Plate.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan bahwa Paloh bertemu dengan Luhut di London pada Desember 2022 lalu.

“Kalau mereka berdua ketemu pasti bicara bangsa, tetapi apa pun yang mereka bicarakan itu baik,” kata Ali, Sabtu (14/1/2023) lalu.

“Artinya semakin banyak tokoh sering bertemu untuk berdiskusi, maka saya pikir makin banyak membicarakan masyarakat tentang kondisi-kondisi hari ini,” ujar dia.

Baca juga: Surya Paloh Bertemu Luhut di London, Nasdem: Pertemuan Itu Baik untuk Bangsa

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menduga, dalam pertemuan itu Luhut memberikan pesan baik dan buruk dari Jokowi kepada Paloh, terutama terkait reshuffle dan pencalonan presiden.

Agung mengatakan, apabila pesan itu terkait reshuffle, hasil komunikasi Luhut dengan Surya Paloh menentukan reshuffle jadi dilakukan atau tidak ke kubu Nasdem.

Dia menyebutkan, ada arahan reshuffle kabinet seharusnya digelar Jokowi pada Rabu (11/1/2023) lalu. Namun, reshuffle itu tertunda.

Apabila pembicaraan Luhut dan Paloh itu terkait capres, maka Surya Paloh ingin Anies Baswedan direstui oleh Jokowi.

Hanya saja, ada kemungkinan Luhut justru menyampaikan kepada Paloh agar mempertimbangkan ulang pencapresan Anies Baswedan.

Dengan begitu, kata Agung, disharmoni antara Surya Paloh dan Jokowi yang selama ini mengemuka ke publik bisa tereliminasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com