LPSK Minta Polisi Banding Putusan Hakim yang Sahkan SP3 Kasus Pemerkosaan di Kemenkop

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta pihak Kepolisian melakukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor yang mengesahkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus pemekosaan pegawai perempuan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM).

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan pihak kepolisian dapat melakukan banding atas putusan praperadilan yang diajukan oleh para pelaku pemerkosaan tersebut.

"Iya, harusnya banding," kata Edwin saat dihubungi, Selasa (17/1/2023).

Terlebih, menurutnya, Polri pernah menyampaikan komitmen untuk tidak menoleransi kejadian tersebut.

Oleh karena itu, Edwin meminta komitmen itu juga direalisasikan dengan adanya upaya hukum banding.

Baca juga: Gugatan Praperadilan Dikabulkan, Kasus Pemerkosaan di Kemenkop UKM Kembali Dihentikan

"Komitmen itu kan disampaikan oleh Kabareskrim dalam rapat kementerian lembaga di Kemenkopolhukam. Jadi komitmen untuk menunjukkan tidak ada toleransi terhadap perbuatan kekerasan seksual itu harus ditunjukkan dalam upaya banding itu juga," tegasnya.

Dikutip dari situs PN Bogor, majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan yang diajukan tiga orang tersangka kasus pemerkosaan di Kemenkop UKM.

Gugatan itu terdaftar dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara Pengadilan (SIPP) Negeri Kota Bogor dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr tanggal 23 Desember 2022.

Pemohon dalam gugatan praperadilan itu adalah Zaka Pringga Arbi alias Zaka Bin Izul Arbi, Wahid Hasyim Bin Zaenudin Hasyim, dan Muhammad Fiqar Bin Firmansyah.

Baca juga: LPSK: Anggota Polresta Bogor Lakukan Obstruction of Justice di Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM

Sementara tergugat dalam kasus itu adalah Kepala Kepolisian Resor Bogor Kota.

"Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari para pemohon. Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020,” tulis putusan dalam SIPP PN Bogor.

Melalui putusan tersebut, berarti ketiga pelaku pemerkosaan itu tidak menjadi tersangka. Selain itu, SP3 yang telah dicabut sebelumnya berlaku kembali.

Kasus ini berawal saat seorang pegawai perempuan Kemenkop UKM berinisial ND diperkosa empat rekan kerjanya saat perjalanan dinas di luar kota.

Pemerkosaan ini terjadi di salah satu hotel di kawasan Bogor, Jawa Barat, pada 6 Desember 2019 oleh empat pelaku yang diidentifikasi dengan inisial W, Z, MF dan N.

Kasus tersebut sempat diusut oleh kepolisian Bogor, tetapi dihentikan (SP3) sebelum hasil penyidikan dinyatakan lengkap atau P21.

Keluarga pelaku yang merupakan pejabat Kemenkop UKM mendatangi orangtua korban dan meminta korban berdamai.

Keluarga pelaku juga meminta korban menikah dengan salah satu pelaku yang masih lajang dan menarik laporan polisi korban.

Kepolisian Bogor pun mendatangi rumah korban dan memfasilitasi pernikahan pelaku dengan korban.

Akan tetapi, kasus ini kembali mencuat dan viral setelah pelaku Z yang dinikahkan oleh korban ND meminta bercerai.

Setelah viral, Menko Polhukam Mahfud Md dan Polri sepakat menghentikan SP3 kasus tersebut sehingga kasusnya kembali ditindaklanjuti Polda Jawa Barat (Jabar).