Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Ke Presiden AS, Pak Jokowi Bilang Tak Ada Negara Tangkap Pejabat Sebanyak RI

Kompas.com - 17/01/2023, 16:49 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan sedikit bincang-bincang antara Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden terkait korupsi.

Mahfud menuturkan, isi percakapan itu diberitahukan langsung oleh Jokowi kepadanya dalam satu kesempatan.

Salah satu isi percakapannya yakni mengenai pejabat di Indonesia yang terlibat kasus korupsi.

 

Presiden Jokowi mengatakan kepada Joe Biden bahwa tidak ada negara lain di dunia yang menangkap pejabat negara dengan angka yang lebih besar dari Indonesia.

Baca juga: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Jokowi Minta Perizinannya Tak Berbulan-bulan

"Tadi Presiden waktu berbicara sedikit dengan saya, 'Coba Pak Menko, saya pernah bicara dengan Presiden AS, tidak ada negara di dunia ini yang menangkap dengan angka yang besar pejabat-pejabat tingginya," kata Mahfud dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Adapun pejabat tinggi negara yang terlibat kasus korupsi menempati posisi-posisi strategis, mulai dari ketua DPR hingga gubernur.

Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto dan Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan dua tokoh yang terjerat kasus korupsi

"Ketua DPR masuk, wakil ketua DPR masuk, menteri masuk, gubernur masuk, bupati masuk, DPRD masuk. Tidak ada yang sebanyak di Indonesia," kata dia.

Baca juga: Mahfud Minta PT GNI Morowali Lebih Profesional, Jangan Lagi Ada Bentrok Antarpekerja

Mahfud mengatakan, korupsi kerap menjadi hambatan bagi pemerintah. Bahkan, dengan ditangkapnya para koruptor, indeks korupsi tak kunjung membaik.

"Indeks persepsi korupsi kita tidak membaik. Naiknya setahun satu, kadang turun lagi, naik lagi," ucap Mahfud.

Oleh sebab itu, kata Mahfud, pemerintah perlu melakukan jaminan keamanan.

Ia pun mengapresiasi kinerja Polri yang memberikan kontribusi terbesar pada bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah di awal tahun 2022.

"Kita perlu memberi jaminan keamanan saudara kita. Kalau rata-rata kepercayaan publik (di peringkat ke) 76 ke pemerintah, waktu itu Polri sudah 87," ujar Mahfud.

 

Catatan redaksi:

Berita ini telah mengalami perubahan isi, yakni terkait pernyataan bahwa Presiden AS Joe Biden menyampaikan kepada Jokowi bahwa tidak ada negara lain di dunia yang menangkap pejabat negara dengan angka yang lebih besar dari Indonesia. Seharusnya, Presiden Jokowi yang menyampaikan hal tersebut kepada Joe Biden. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com