Salin Artikel

Mahfud MD: Ke Presiden AS, Pak Jokowi Bilang Tak Ada Negara Tangkap Pejabat Sebanyak RI

Mahfud menuturkan, isi percakapan itu diberitahukan langsung oleh Jokowi kepadanya dalam satu kesempatan.

Salah satu isi percakapannya yakni mengenai pejabat di Indonesia yang terlibat kasus korupsi.

Presiden Jokowi mengatakan kepada Joe Biden bahwa tidak ada negara lain di dunia yang menangkap pejabat negara dengan angka yang lebih besar dari Indonesia.

"Tadi Presiden waktu berbicara sedikit dengan saya, 'Coba Pak Menko, saya pernah bicara dengan Presiden AS, tidak ada negara di dunia ini yang menangkap dengan angka yang besar pejabat-pejabat tingginya," kata Mahfud dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Adapun pejabat tinggi negara yang terlibat kasus korupsi menempati posisi-posisi strategis, mulai dari ketua DPR hingga gubernur.

Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto dan Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan dua tokoh yang terjerat kasus korupsi

"Ketua DPR masuk, wakil ketua DPR masuk, menteri masuk, gubernur masuk, bupati masuk, DPRD masuk. Tidak ada yang sebanyak di Indonesia," kata dia.

Mahfud mengatakan, korupsi kerap menjadi hambatan bagi pemerintah. Bahkan, dengan ditangkapnya para koruptor, indeks korupsi tak kunjung membaik.

"Indeks persepsi korupsi kita tidak membaik. Naiknya setahun satu, kadang turun lagi, naik lagi," ucap Mahfud.

Oleh sebab itu, kata Mahfud, pemerintah perlu melakukan jaminan keamanan.

Ia pun mengapresiasi kinerja Polri yang memberikan kontribusi terbesar pada bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah di awal tahun 2022.

"Kita perlu memberi jaminan keamanan saudara kita. Kalau rata-rata kepercayaan publik (di peringkat ke) 76 ke pemerintah, waktu itu Polri sudah 87," ujar Mahfud.

Catatan redaksi:

Berita ini telah mengalami perubahan isi, yakni terkait pernyataan bahwa Presiden AS Joe Biden menyampaikan kepada Jokowi bahwa tidak ada negara lain di dunia yang menangkap pejabat negara dengan angka yang lebih besar dari Indonesia. Seharusnya, Presiden Jokowi yang menyampaikan hal tersebut kepada Joe Biden. 

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/16494391/mahfud-md-ke-presiden-as-pak-jokowi-bilang-tak-ada-negara-tangkap-pejabat

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke