Proporsional Terbuka, Mendorong Penguatan Partai Politik

DISKUSI memilih sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup seakan nampak meruncing kearah memilih kedaulatan rakyat atau kedaulatan partai politik. Seakan kedua tidak didamaikan.

Memilih proporsional terbuka berarti melemahkan partai politik dan menaikkan derajat kedaulatan rakyat.

Sementara memilih proporsional tertutup seakan berarti memperkuat partai politik yang di saat bersamaan berisiko mereduksi peran rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya.

Tulisan ini berupaya untuk mendamaikan pilihan-pilihan tersebut dan mencari formulasi yang sinergis antarpartai politik dan kedaulatan rakyat, khususnya dalam pemilihan umum di Indonesia.

Kemunculan sistem proporsional terbuka dianggap sebagai solusi dari hegemoni partai politik. Pilihan penggunaan sistem proporsional terbuka membuat pemilih ditempatkan sebagai pemegang mandat utama yang dapat menentukan langsung wakil rakyat yang dipilihnya.

Sistem ini memungkinkan pemilih mencoblos langsung nama dari caleg yang mereka inginkan dan jika caleg terebut mendapatkan suara terbanyak dibanding rekan-rekannya sesama caleg di partainya, maka caleg tersebut terpilih untuk duduk di parlemen, meskipun partai politik menempatkan namanya di nomor buncit dari prioritas caleg di suatu dapil.

Hal ini berbeda dengan sistem yang pernah ada di Indonesia sebelumnya, yakni proporsional tertutup.

Dalam sistem proporsional tertutup, para pemilih hanya dapat mencoblos partai politik saja. Kemudian, jika partai politik tersebut mendapatkan kursi di parlemen, maka partai politik yang menentukan caleg mana yang akan duduk di parlemen.

Keberadaan sistem proporsional tertutup dianggap bermasalah disebabkan minimnya partisipasi pemilih dalam menentukan individu caleg yang mampu merepresentasikan kepentingan pemilih.

Dominasi partai politik dalam sistem proporsional tertutup memungkinkan sirkulasi demokrasi yang homogen pada elite yang terbatas.

Keberadaan proporsional terbuka kemudian mendobrak distribusi elite ini. Pada sistem proporsional terbuka, pemilih tidak lagi membeli kucing dalam karung.

Para pemilih diberikan peluang untuk memilh caleg dan bukan sekadar parpol. Hal ini berkontribusi pada lahirnya wajah baru anggota parlemen di Indonesia.

Permasalahan kemudian muncul manakala penggunaan sistem proporsionalitas terbuka ternyata melahirkan anggota parlemen yang memiliki kapasitas politik yang rendah dan kemampuan pemahaman gagasan kenegaraan terbatas.

Popularitas dan akseptabilitas memenangkan pertarungan pemilu mengalahkan kualitas dan intelektualitas politik.

Banyak anggota legislatif yang terpilih semata mengandalkan popularitas dan bukan merupakan hasil kaderisasi partai politik.

Ini menjelaskan mengapa parlemen banyak diisi para selebriti yang memiliki pengalaman politik terbatas dan pemahaman mekanisme bernegara yang minim.

Pada saat yang sama, partai politik hanya digunakan sebagai kendaraan politik tanpa agenda yang solid dengan keterikatan ideologis dan pemikiran yang sangat cair.

Alih-alih khawatir dengan fenomena ini, elite partai justru mulai menikmatinya. Elite partai politik merasa diuntungkan dengan popularitas tinggi para calegnya meskipun tidak kompeten. Popularitas caleg secara cepat dapat mendongkrak suara dan kursi di parlemen.

Bagi partai politik, memiliki caleg populer merupakan cara instan tanpa perlu bersusah payah melakukan kaderisasi panjang yang melelahkan.

Lebih buruk lagi, elite partai politik nampak lebih nyaman dengan anggota-anggota parlemen yang kurang kompeten karena lebih mudah dikontrol suaranya di parlemen sesuai dengan keinginan elite partai.

Akibatnya anggota parlemen memang terbatas dihitung kuantitasnya yang diperlukan dalam pemungutan suara daripada gagasan-gagasan cerdas dan aspiratif yang disuarakannya.

Mendamaikan kedaulatan rakyat dan peran partai politik

Ketika dulu model perwakilan politik (political representation) diperkenalkan, para pemikir politik dan ketatanegaraan memperingatkan risiko menggunakan jenis perwakilan ini yang dapat menyebabkan terciptanya government by amateurs, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang tidak memilki keahlian dan tidak memahami tugas dan fungsinya.

Hal tersebut terjadi karena perwakilan politik lebih mementingkan popularitas dan akseptabilitas dibanding kualitas.

Orang-orang duduk di lembaga perwakilan semata karena memperoleh suara lebih banyak dibanding lawannya, tidak peduli kemampuan apa yang dimilikinya yang menjadi alasan mereka terpilih.

Untuk mengatasi akibat buruk ini didirikanlah partai politik sebagai salah satu solusinya. Dengan keberadaan partai politik, wakil-wakil rakyat yang dipilih berdasarkan popularitas tersebut dilengkapi dengan agenda-agenda politik kenegaraan, jaringan pemilih dan konstituen yang terlembaga, kajian mendalam dalam pembentukan kebijakan dan lain sebagainya.

Dengan kata lain, partai politik telah membuat para wakil rakyat memiliki perjuangan politik yang terstruktur dan sistematis.

Dari formulasi ini terlihat jelas bahwa tugas para caleg adalah membangun basis dukungan berdasar ketokohan dan popularitasnya.

Sedangkan partai politik melakukan fungsi-fungsi agregasi kepentingan, kaderisasi kepemimpinan, struktur aspirasi yang kuat dan terlembaga, sosialisasi kebijakan serta jenis-jenis pemberdayaan wakil rakyatnya.

Keduanya harus berlangsung sinergis, tanpa partai politik para wakil rakyat terlihat seperti macan ompong. Memiliki dukungan pemilih tapi tidak memiliki gagasan kuat dan mengakar.

Namun partai juga tidak mungkin tanpa suara signifikan untuk terus berpengaruh kuat dalam pembentukan kebijakan.

Karenanya, ketokohan dan popularitas para calegnya menjadi bagian penting bagi lolosnya gagasan-gagasan partai untuk menjadi kebijakan negara.

Oleh karena itu, partai politik memang tidak perlu secara dominan menentukan siapa yang harus duduk mewakili partainya di parlemen karena itu seharusnya memang keahlian yang dimiliki para wakil rakyat dalam komunikasi politik dengan konstituennya.

Namun demikian, partai politik memiliki tugas pemberdayaan dan pelembagaan yang menentukan gagasan-gagasan yang harus diperjuangkan para wakilnya.

Proporsional terbuka tidak boleh dibiarkan berarti politik tanpa gagasan. Melalui dukungan partai politik yang terstruktur para wakil yang memiliki ketokohan dan akseptabilitas yang tinggi tersebut akan menyurakan gagasan-gagasan yang didukung argumentasi yang kuat dan aspiratif.

Penggunaan sistem proporsional terbuka yang saat ini digunakan harus terus diperbaiki tanpa harus kembali ke sistem proporsional tertutup.