Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Soroti Maraknya Amplop-amplop dari Caleg Saat Pemilu

Kompas.com - 10/01/2023, 17:13 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyoroti maraknya amplop-amplop dari calon legislatif (caleg) untuk masyarakat saat pemilihan umum (pemilu).

Oleh karena itu, Jusuf Kalla menilai pentingnya mengembalikan sistem pemilu yang lebih baik.

"Pemilih kita perlu dikembalikan kepada sistem pemilu yang baik. Karena masyarakat juga mulai menikmati, katakanlah amplop-amplop para calon," kata pria yang karib disapa JK ini di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Selasa (10/1/2023).

Menurut JK, pemberian amplop itu membuat masyarakat tidak objektif saat memilih calon legislatif.

"Jadi itu kadang-kadang tidak objektif," ujar JK.

Baca juga: 2 Pimpinan DPR Kompak Tolak Sistem Proporsional Tertutup: Sangat Membahayakan Demokrasi

Dalam kesempatan itu, JK juga menjelaskan istilah 'jeruk makan jeruk' dalam sistem pemilu proporsional terbuka yang sebelumnya disebutnya.

Ia mengatakan, dalam sistem pemilu terbuka, calon anggota legislatif berkampanye sendiri.

"Jika tertutup, calon tidak ikut turun. Misalnya, calon yang menempati nomor urut 1 atau 2, bisa saja tidak turun (kampanye). Karena sudah pasti terpilih. Jadi biasanya tidak ada kegiatannya si calon itu," kata JK.

JK juga menyoroti soal biaya para calon legislatif yang terkadang membutuhkan biaya besar.

Ia menilai, apabila calon legislatif mempunyai pengabdian di masyarakat sebelumnya, calon tersebut akan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit.

"Apalagi di sistem dapil kan. Jika orang itu mengabdi di dapilnya jauh-jauh hari sebelumnya, dia tidak perlu uang banyak," ujar JK.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Sudah Benar, tapi Jeruk Makan Jeruk

"Uang juga kadang disebabkan oleh persaingan internal. Makanya, saya istilahkan jeruk makan jeruk," katanya lagi.

Sebelumnya, JK angkat bicara soal polemik sistem pemilu dengan mekanisme proporsional tertutup.

Menurutnya, sistem pemilu saat ini yang menerapkan proporsional terbuka sudah benar.

"Jadi (sistem proporsional terbuka) sudah benar itu terbuka, tapi memang harus dihindari soal negatifnya," ujar JK di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Baca juga: Klaim Dirinya Pengusul Pemilu Sistem Terbuka, Jusuf Kalla Ungkap Kelebihannya Dibanding Sistem Tertutup

Namun, JK tidak menjelaskan sisi negatif yang dimaksud. Ia hanya mengibaratkan 'jeruk makan jeruk'.

"Tapi, kemudian timbul negatifnya yang terbuka itu, 'jeruk makan jeruk'," kata Ketua PMI itu.

JK bahkan mengklaim dirinya yang mengusulkan sistem Pemilu dilakukan dengan proporsional terbuka.

"Dulu kan tertutup ya. Pertama kali yang mengusulkan terbuka saya. Supaya orang mengetahui orang yang dia pilih," kata JK.

Baca juga: Wapres Sebut KAHMI Punya Banyak Tokoh Potensial, dari Jusuf Kalla hingga Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com