Mahfud MD: Korupsi Lahir dari Politisi yang Dipilih secara Demokratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, korupsi lahir dari banyak politisi yang dipilih lewat proses secara demokratis.

Menurutnya, hal ini menjadi contoh bahwa demokrasi tak selalu mendukung lahirnya tata kelola yang baik.

"Korupsi itu lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis. Dan jalan untuk membuat korupsi terkadang diperoleh secara demokratis. Kaget? Ya enggak apa-apa kaget," ujar Mahfud saat memberikan sambutannya secara virtual pada acara Dies Natalies ke-25 Universitas Paramadina, Selasa (10/1/2023).

Baca juga: Mahfud: Tahun 2024, Pasti Ada yang Menuding KPU Curang

Mahfud menyampaikan, hal ini sudah pernah ditulis oleh seorang pakar di Harian Kompas.

Menurut Mahfud, kondisi seperti itu yang harus dicarikan solusinya.

"Bahwa demokrasi dan tata kelola pemerintahan sekarang ini hubungannya sedang tidak baik-baik saja, dalam arti tidak selalu demokrasi itu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan," jelasnya.

"Kenapa? Sulitnya di mana? Karena tampaknya kita ini sedang dan sering terjebak pada konfigurasi politik yang dibangun secara demokratis. Konfigurasi politik yang lahir secara demokratis di negara kita ini tidak selalu kondusif untuk pembangunan bahkan dalam hal-hal tertentu menghambat transformasi pemerintahan yang baik," lanjut Mahfud.

Dia kemudian merinci penjelasan di atas dengan perjalanan demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Megawati Mengaku Minta Jokowi Pilih Maruf dan Mahfud MD

Mula-mula, kata Mahfud, saat NKRI berdiri pada 1945 telah disepakati demokrasi sebagai sistem pemerintahan.

"Bahkan bukan hanya sistem, memilih dasar sistem, dan mekanisme demokrasi sebagai pedoman tata kelola kita bernegara, sebagai pedoman kita berpemerintahan. Kenapa? Karena demokrasi dianggap yang terbaik," katanya.

"Oleh sebab itu ketika pemerintahan bermasalah, politik bermasalah, pilihannya selalu demokrasi, pada 1945 tiba-tiba lahir demokrasi parlementer, demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Pada 1959, karena demokrasi liberal bermasalah, lahir demokrasi terpimpin, pada 1966 lahir demokrasi Pancasila," ungkap Mahfud.

Kemudian, Reformasi 1998 melahirkan demokrasi untuk tata kelola pemerintahan ini baik, terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Merujuk dari sejarah panjang tersebut, bangsa Indonesia selalu memilih demokrasi sebagai jalan keluar jika ada persoalan dalam pemerintahan.

"Sehingga apa? Sehingga kita jangan berpikir sistem lain lah, demokrasi ini tetap yang terbaik. Nah, kekurangan-kekurangan, jebakan-jebakan konfigurasi tadi, kita perbaiki pelan pelan," tegas Mahfud.

Baca juga: Soal Pengusutan Kasus Kanjuruhan, Mahfud MD: Kalau Mau Saya, Hukum Mati Saja...

Di sisi lain, sejak era reformasi sudah banyak kemajuan dalam demokrasi Indonesia.

Antara lain bisa memilih pemimpin sendiri, baik itu presiden, gubernur, bupati dan wali kota.

"Dulu tidak bisa mau milih presiden enggak bisa, (karena) sudah ada calon presidennya lima tahun sebelum pemilu. Sekarang orang mencalonkan diri boleh, mencalonkan lewat partai boleh, mencalonkan lewat orang lain boleh dan tidak ada yang menghalangi," kata Mahfud.

"Ini satu kemajuan, gubernur, bupati juga begitu. Mau jadi anggota DPR, boleh, dipilih oleh rakyat. Tidak ada screening sekarang ini," lanjutnya.

Namun demikian, Mahfud juga mengungkapkan catatan kemunduran dari demokrasi Indonesia.

Baca juga: 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Mahfud MD: Silakan Saja, Pemerintah Tak Boleh Bersikap

Antara lain, korupsi masih banyak terjadi dan pengadilan yang masih penuh mafia.

"Lho Pak Mahfud dulu bilang korupsi masih banyak, kok sesudah jadi menteri diam? Lho saya bilang ini ketika saya jadi menteri. Dulu saya enggak bilang begitu. Kok diam? Enggak diam justru saya ngomong enggak diem dan sambil bertindak," kata Mahfud.

"Tetapi tetap masalahnya tidak mudah diselesaikan karena adanya konfigurasi politik yang demokratis itu tadi. lalu pengadilan? Masih penuh mafia.

Dulu jaman orde baru namanya mafia pengadilan. Tapi zaman Pak SBY diubah namanya jadi mafia hukum," tambahnya.