Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Saya Enggak Mau Dibilang Komunis, kalau Sukarnois, Yes!

Kompas.com - 10/01/2023, 11:50 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bercerita soal pengalamannya diinterogasi pihak kejaksaan pada masa Orde Baru silam saat berpidato di acara peringatan HUT PDI-P, Selasa (10/1/2023).

Megawati menuturkan, dalam sebuah interogasi, ia pernah menyatakan bahwa dirinya bukanlah seorang komunis, melainkan adalah Sukarnois.

Awalnya, Mega bercerita bahwa ia kesal karena selalu ditanyai pertanyaan yang sama oleh pihak kejaksaan.

"Dari jam 8 lagi lho Pak sampai jam 8 malam saya masih ditanyain dan pertanyaannya itu, kalau pertanyaannya banyak, enggak, itu aja, bolak-balik bolak-balik," kata Mega, Selasa.

Baca juga: Ceritakan Sejarah Lahirnya PDI-P, Megawati: Tahu Enggak Bapak Saya Siapa?

Padahal, kata Mega, ia mempunyai suami dan anak.

Ia pun mempersilakan bila ia ditangkap asalkan pihak kejaksaan membacakan berita acara pemeriksaannya.

Mega pun menolak bila disebut sebagai komunis karena ia tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut.

"Saya bilang, saya enggak mau kalau dibilang komunis karena saya enggak pernah ikut," kata Megawati.

"Lha iya dong, enak aja, tapi kalau saya dibilang Sukarnois, yes!" ujar dia.

Baca juga: LINK Live Streaming Peringatan HUT Ke-50 PDI-P

Baca juga: Ceritakan Sejarah Lahirnya PDI-P, Megawati: Tahu Enggak Bapak Saya Siapa?

Megawati mengatakan, pernyataan itu lantas membuat jaksa yang memeriksanya gugup, bahkan menawarkan untuk mengantar Mega pulang.

Namun, Mega menolak tawaran tersebut dan memilih untuk pulang sendiri ke rumahnya.

"Itulah pemimpin gagah berani, benar apa enggak? Iyalah, kalau melempem kayak gini, ya enggaklah, emoh aku," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com