Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati ke Kader: Siapa yang Belum Turun ke Bawah? Katanya Mau Tempur?

Kompas.com - 10/01/2023, 11:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bertanya kepada kader-kadernya yang belum turun bertemu rakyat saat berpidato dalam acara HUT ke-50 PDI-P, Selasa (10/1/2023).

Megawati menegaskan, para kader harus turun bertemu rakyat apabila benar-benar ingin bertempur di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Siapa yang belum turun ke bawah? Kok banyak banget yang enggak angkat tanga, berarti belum pada turun ya?" kata Megawati saat berpidato di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Pidato Sambil Duduk, Megawati: Ibumu Ini Sudah Sepuh

"Ada yang sudah, ada yang diam. Hayo, kenapa kok belum turun? Katanya mau tempur, mau menang apa tidak?" imbuh dia.

Megawati pun menginstruksikan kader-kadernya untuk turun menemui rakyat di akar rumput, bila perlu sampai ndlosor atau duduk lesehan bersama rakyat.

Ia pun kembali bertanya siapa saja kader yang sudah ndlosor menemui rakyat, tapi hanya sedikit kader yang menjawabnya.

Baca juga: LIVE GASPOL HARI INI: Kejutan HUT PDI-P, Siapa Capres yang Dipilih, Ganjar atau Puan?

"Selalu lemes tho, karena berarti banyak yang enggak pernah ndlosor. Ndlosor Bahasa Jawa itu duduk, mending di tiker, ya saya ndeprok aja," kata Megawati.

Ia menuturkan, dengan duduk bersama rakyat, maka para kader dapat lebih dicintai oleh rakyat.

"Menyatunya bukan fisik begitu lho, terasa ada getaran, getaran yang kalau enggak turun ke bawah enggak akan merasakan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com