Beda Pandangan PDI-P dengan 8 Parpol soal Sistem Pemilu dan Keputusan di Tangan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Delapan partai politik parlemen, yakni Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak perubahan sistem pemilihan umum (pemilu) menjadi proporsional tertutup.

Sikap delapan partai tersebut berbeda dengan PDI Perjuangan yang mendukung perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.

"Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat membacakan pernyataan sikap di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023).

Baca juga: 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup: Demokrasi Jangan Mundur!

Airlangga mengatakan, sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Di sisi lain, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.

“Di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik, kami tidak ingin demokrasi mundur!” kata dia.

Airlangga menyampaikan, sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008.

Apalagi, sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum di Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem.

Kedelapan partai pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.

“Keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama,” papar Airlangga.

“Kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Demikian pernyataan politik untuk menjadi perhatian,” ujar dia.

Baca juga: Di Depan SBY dan Kader Partai, AHY Tegaskan Demokrat Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

Pembacaan pernyataan sikap turut dihadiri pimpinan Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

Perwakilan Gerindra absen tetapi partai pimpinan Prabowo itu telah setuju menolak sistem proporsional tertutup.

"Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan Nasdem dan sudah menyetujui statement yang dibuat ini," kata Airlangga.

Isu perubahan sistem pemilu ini mencuat setelah adanya judicial review yang diajukan sejumlah pihak, termasuk kader PDI-P bernama Demas Brian Wicaksono, agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup.

Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih atau mencoblos calon legislatif yang akan mewakilinya di parlemen.

Sementara itu, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik yang selanjutnya bakal menentukan sepihak siapa kadernya yang berhak duduk di parlemen.

"Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung," kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca juga: Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, AHY: Seperti Beli Kucing dalam Karung

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan, pernyataan sikap 8 partai tersebut tidak melibatkan Presiden Joko Widodo.

Ia menyatakan, sikap tersebut merupakan hal yang harus diperjuangkan oleh partai politik dan tidak perlu dilaporkan ke Jokowi meskipun partai-partai itu merupakan koalisi pemerintah.

"Pak Jokowi pastinya memahami semua pertemuan partai hari ini menyangkut kepentingan parpol itu sendiri," kata Ali.

"Jadi ya ini menyangkut internal parpol masing-masing kepentingan partai secara ke depannya jadi bicara tentang hal-hal yang lain (dari pemerintahan)," kata dia.

Respons PDI-P dan pemerintah

Meski berbenda pandangan dengan mayoritas partai politik parlemen, PDI-P tetap menghormati sikap partai politik yang menolak sistem proporsional tertutup.

“Pertemuan yang ada di Hotel Dharmawangsa ya itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita,” kata Hasto saat ditemui di kawasan Johar Baru, Jakarta, Minggu.

Baca juga: PDI P Hormati Pertemuan Ketum 8 Parpol Penolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Hasto mengakui, PDI-P memang sepakat dengan wacana mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup karena sistem proporsional terbuka menghabiskan dana yang besar.

“Penelitian Pak Pramono Anung, minimum paling tidak ada yang Rp 5 miliar untuk menjadi anggota dewan. Bahkan, ada yang habis sampai Rp 100 miliar untuk menjadi anggota dewan,” kata Hasto.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa PDI-P akan menghormati segala keputusan MK terkait hal ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak mau merespons sikap 8 partai tersebut.

Sebab, pernyataan sikap itu diinisiasi oleh partai, bukan pemerintah.

Selain itu, proses judicial review masih berlangsung. Ia pun menegaskan bahwa MK yang akan berwenang memutuskan sistem pemilu apa yang akan berlaku nanti.

"Silakan saja. Pemerintah tidak boleh bersikap," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu.